Dicecar Anggota Komisi X DPR, Mendikbudristek Janji Stop UKT Naik Tidak Wajar

Buntut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang tidak wajar, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan jajarannya dibombardir kritik anggota Komisi X DPR. Dalam forum rapat kerja Selasa (21/5), satu per satu anggota dewan menanggapi polemik yang terjadi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengkritik langkah Nadiem yang lamban dalam mengatasi polemik UKT mahal. “Sederhananya tuh begini, Kemendikbudristek telat memberikan tanggapan terkait isu ini,” katanya.

Menurut dia, Kemendikbudristek baru bertindak setelah gelombang UKT mahal gencar disuarakan mahasiswa di kampus-kampus. Bahkan, jika pekan lalu pihaknya tidak bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk menampung aspirasi mereka, Kemendikbudristek mungkin belum tentu mengambil tindakan. “Kalau itu tidak masuk ke Komisi X mungkin tidak ada hari ini,” keluhnya. 

Dede mendesak Kemendikbudristek segera mengevaluasi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Lingkungan Kemendikbudristek. Aturan tersebut dinilai memberikan ruang bagi PTN untuk menaikkan UKT serta iuran pengembangan institusi (IPI) secara serampangan.

Kemendikbudtistek juga diminta mencabut biaya UKT golongan atas yang melonjak drastis. Termasuk memberikan ruang dan jaminan bagi mahasiswa baru untuk dapat mengajukan peninjauan ulang UKT-nya sesuai perekonomian keluarga. “Jadi, hari ini (kemarin) kita mendesak segera agar dalam satu minggu ke depan, sebelum penerimaan mahasiswa baru itu sudah dievaluasi,” tegasnya. 

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu pejabat Kemendikbudristek yang menyebut pendidikan tinggi bersifat tersier.

Dia menegaskan bahwa pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, merupakan amanat Undang-Undang Dasar yang perlu diperjuangkan untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. “Saya rasa pernyataan tersebut sangat kurang mendidik bagi masyarakat, seolah-olah kuliah itu tidak penting,” ungkapnya.

Seharusnya, kata dia, negara wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi. Apalagi, bidang pendidikan telah diberikan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN. ”Ini yang harusnya kita perjuangkan supaya SDM kita, masyarakat kita, itu lebih lebih banyak lagi yang bisa dibiayai oleh negara untuk perguruan tingginya,” tandasnya.

Seperti diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia saat ini masih rendah. Yakni di angka 30–35 persen. Bahkan, kenaikan signifikan itu  masih ditopang oleh peran perguruan tinggi swasta, yakni sebesar 70 persen.

Dalam raker, Nadiem menjanjikan segera menghentikan kenaikan biaya UKT yang tidak rasional di PTN. Pihaknya akan melakukan pengecekan pada kenaikan-kenaikan yang ugal-ugalan tersebut. ”Lompatan-lompatan yang tidak masuk akal, tidak rasional itu akan kami berhentikan. Jadi, kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi,” tuturnya.

Pihaknya terus berkomitmen dalam memastikan kenaikan UKT tetap rasional. Terlebih, semua kenaikan harus mendapatkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Maka, jika ada PTN yang akhirnya melakukan kenaikan UKT terlalu tinggi dan tidak rasional, akan ditindaklanjuti. (mia/JPG/rom)