Penyelewengan Pada Tabung Gas 3 Kg, Pertamina Patra Niaga Ancam Sanksi Cabut Izin
Prokal.co - PERTAMINA Patra Niaga disebut akan terus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan pemerintah daerah dalam pengawasan.
Itu disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan. “Hal-hal yang disampaikan Bapak Mendag (Menteri Dalam Negeri Zulkifli Hasan) akan kami dukung dan laksanakan dengan maksimal,” tegas Riva.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan, pelaku usaha pada ekspose kali ini telah melanggar Pasal 134 dan Pasal 137 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
PP tersebut mengatur pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT (barang dalam keadaan terbungkus) untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label serta wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.
“Sanksinya diatur dalam Pasal 166, yaitu sanksi administratif. Jika tidak diperbaiki, sanksi bisa berkembang sampai pencabutan perizinan berusaha,” ungkap Moga.
Moga menambahkan, umumnya terdapat residu di dalam tabung gas sehingga gas yang masuk tidak sampai 3 kilogram.
Berat tabung gas kosong mencapai 5 kilogram. Jika diisi dengan gas 3 kilogram, seharusnya berat total 8 kilogram. Standar operasional prosedur (SOP)-nya, residu harus dibuang. Namun, sejumlah pelaku usaha tidak membuang residu di tabung gas.
Direktorat Jenderal PKTN Kemendag akan berkoordinasi dengan Pertamina terkait temuan BDKT produk gas elpiji 3 kilogram yang telah dilakukan pengamanan berupa penyegelan.
Tujuannya, produk tersebut tidak dapat digunakan sebelum prosedur standar atau hal lain yang berkaitan dengan mekanisme pengisian dan pelabelan dari produk gas elpiji 3 kilogram itu diperbaiki dalam 14 hari ke depan. (JPG/rom/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!