Setelah Dipanggil Jokowi, Nadiem Batalkan UKT, Kenaikan di Setiap Universitas Akan Dikaji

Prokal.co - PRESIDEN Joko Widodo kemarin (27/5) memanggil mendikbud ke Istana Negara. Masalah uang kuliah tunggal (UKT) menjadi konsen setelah adanya polemik. Jokowi menyatakan telah memberikan pertimbangan atas polemik UKT.

Dia menyebut kenaikan UKT sangat tinggi. “Tadi sudah disampaikan oleh mendikbud bahwa UKT sementara yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan,” ujarnya.

Namun, Jokowi minta agar teknisnya menunggu keputusan Kemendikbud. Lebih lanjut kepala negara menyebut ada evaluasi UKT. Lalu, kenaikan di setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi.

“Sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, kebijakan akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi, ada jeda tidak langsung seperti sekarang,” tuturnya. Sementara itu, Nadiem usai bertemu dengan Jokowi menyatakan setelah mendengar aspirasi masyarakat dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini.

Nadiem menyebut telah mendengar aspirasi mahasiswa, keluarganya, hingga bertemu dengan berbagai rektor. “Jadi, tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut,” ujarnya.

Nadiem menyatakan akan mempertimbangkan kenaikan UKT dari setiap perguruan tinggi. Namun, ini tidak akan berlaku tahun ini melainkan tahun depan. “Kami ingin memastikan kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan asas keadilan dan kewajaran,” katanya.

Terpisah, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan sepakat atas pembatalan kenaikan UKT tahun 2024. Hal ini diputuskan setelah rapat yang digelar bersama dengan seluruh anggota dan Mendikbudristek.

”Oh sudah, kami sudah bersepakat. Kami rektor-rektor PTN sudah bersepakat. Artinya, yang disampaikan Pak Nadiem itu sudah disetujui oleh semua rektor PTN. Kesepakatan rektor-rektor PTN,” ujar Ketua MRPTNI Ganefri saat dihubungi, kemarin.

Lebih lanjut, Ganefri mengungkapkan, pihaknya tidak ada masalah dengan pembatalan tersebut. Sebab, sebetulnya, yang terjadi adalah pihak PTN hanya memperluas kategori kelas dari UKT yang ada.

Di mana, yang biasanya kelompok UKT hanya terdiri dari 1-5 lalu di tahun ini ada lebih.  Dia pun mengeklaim, perluasan itu ditujukan untuk memberi ruang pada mahasiswa yang orangtuanya memang mampu.

Misalnya, untuk orangtua mahasiswa dengan penghasilan di atas Rp 100 juta untuk memberikan subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu.

”Kalau sekarang dibatalkan, ya saya kira tidak ada masalah. Pun saya kira kawan-kawan menaikkan itu hanya ada yang 3 persen, hanya yang ada yang 10 persen, tidak ada yang sampai ratusan persen itu tidak ada itu,” ungkapnya.

Dengan pembatalan ini, maka sistem UKT bakal kembali seperti tahun lalu. Karenanya, dia berharap, dengan pembatalan ini maka tak ada gaduh berkepanjangan soal UKT ini. Apalagi, polemik UKT ini pun kian hari kian panas.

Lalu, dengan pembatalan ini, bagaimana dengan para mahasiswa yang sudah membayar penuh? Ganefri menjelaskan, bahwa soal teknis pembatalan ini diserahkan sepenuhnya ke masing-masing PTN.

Dipastikan, masyarakat tidak akan mengalami kerugian.  Selain itu, lanjut dia, sejauh ini, UKT yang diumumkan baru terbatas untuk calon mahasiswa yang telah diterima melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP).

Jumlahnya pun hanya 20 persen dari total kuota mahasiswa baru yang akan diterima di PTN. Sementara, untuk seleksi nasional berbasis tes (SNBT) dan mandiri masih belum. Lantaran proses seleksi masih berjalan untuk SNBT.

”Jadi kalau yang dari SNBP, itu pun kami melihat dari data yang di teman-teman itu memang tidak banyak. Tidak signifikan lah (jumlah yang sudah bayar),” tuturnya. Di samping itu, rektor Universitas Negeri Padang (UNP) ini juga memiliki harapan besar pada Kemendikbudristek setelah dibatalkannya kenaikan UKT ini.

Dia berharap, pemerintah bisa membantu operasional PTN-PTN melalui bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi (BOPTN). Mengingat, secara hitung-hitungan, masih jauh dari biaya yang dibutuhkan.

Dihubungi terpisah, Plt Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Chatarina Muliana mengungkapkan, pihaknya masih menunggu arahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) terkait hal ini. Pihaknya pun siap mengikuti arahan-arahan yang nantinya bakal disampaikan.

”UNS siap mengikuti arahan Kemendikbud,” ujarnya. Kendati begitu, Chatarina mengatakan, bahwa sebetulnya, UKT UNS tahun 2024 tidak ada kenaikan nilai pada tiap kelompoknya. UNS hanya menambah satu kelompok UKT baru, yaitu kelompok 9. Itu pun, tidak diberlakukan bagi mahasiswa baru jalur SNBP.

Kabar ini pun disambut hangat oleh kalangan mahasiswa. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto menyatakan apresiasinya pada semua pihak atas keputusan pembatalan kenaikan UKT tersebut.

”Alhamdulillah, kami mengapresiasi kabar baik ini. Meski ada beberapa catatan dari kami,” tuturnya.  Catatan tersebut salah satunya mengenai langkah pemerintah yang lambat dalam menangani isu penting.

Yang mana, harus viral terlebih dahulu baru kemudian ditanggapi. Baik itu tentang isu UKT, iuran pengembangan institusi (IPI), hingga pembungkaman suara-suara mahasiswa yang menyuarakan masalah UKT.

”Kami menyayangkan sistem pemerintahan kita hari ini. Ketika ada isu, yang viral baru diseriuskan,” keluhnya. Dia berharap, pemerintah terutama Kemendikbudristek serius menangani masalah-masalah pendidikan yang ada di lapangan. Termasuk, mencabut Permendikbudristek 2/2024.

Di sisi lain, Herianto memastikan, kabar ini telah disampaikan olehnya pada seluruh BEM yang tergabung di BEM SI. Hal ini berkaitan dengan proses pengawalan isu tersebut agar tidak masuk angin ketika ada di kampus. ”Kami minta ke semuanya besok pagi serentak audiensikan perihal ini ke wakil rektor II di masing-masing kampus. Kami akan serius mengawal isu ini,” tegasnya.

Sebelumnya, kenaikan UKT memicu polemik di masyarakat. Di sejumlah kampus negeri, mahasiswa menyampaikan protes dan menolak kenaikan UKT. Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat mengatakan, pikiran dan sikap kritis dari mahasiswa itu adalah biasa.

Bahkan, Ojat mengatakan sikap dan pikiran kritis dari mahasiswa itu dibutuhkan. "(Sikap kritis mahasiswa) itu adalah vitamin. Supaya institusi (perguruan tinggi) menjadi maju," katanya usai pembukaan National University Debating Championship 2024 di Tangerang Selatan, Senin (27/5).

Menurut Ojat, sikap kritis dari mahasiswa diperlukan untuk perbaikan layanan kampus. Selain itu, rektorat maupun pengelola kampus bisa semakin dewasa dari kritikan-kritikan yang disampaikan mahasiswa. 

Sebaliknya tanpa sikap kritis tersebut, kampus menjadi susah maju. "(Tanpa kritik mahasiswa) Malah jadi zona nyaman. Padahal, masih banyak PR yang harus kita (rektor) kerjakan," katanya. Meski begitu, Ojat mengatakan mahasiswa harus menyampaikan keluhan atau kritikan dengan baik. Dia juga tidak mempersoalkan jika kritikan mahasiswa terhadap kampus disampaikan lewat media sosial dan dilihat banyak orang.

Sejak awal Ojat mengatakan Universitas Terbuka sebagai salah satu PTNB, tidak menaikkan UKT. Dia mengatakan UKT di UT maksimal di kisaran Rp 3 jutaan. Itu untuk sistem paket kuliah. Selain itu, mahasiswa bisa memilih membeli paket per SKS (satuan kredit semester). Kampus Universitas Terbuka mematok harga mata kuliah Rp 35 ribu per SKS.

"Jadi punya uang Rp 100 ribu, masih bisa kuliah," katanya. Nanti SKS yang dibeli akan diakumulasikan. Ojat bahkan semakin banyak mahasiswa, biaya pendidikan di kampusnya bisa semakin murah.

Karena fixed cost-nya tetap. Sementara, jumlah pembagi atau mahasiswanya semakin banyak. Saat ini, mereka sedang mengejar target memiliki satu juta mahasiswa. (lyn/mia/wan/jpg/riz/k15)