Terkait Pemberian Izin Tambang Batu Bara, Ada Ormas Keagamaan yang Menolak

Dia menegaskan sejak awal menyampaikan lembaga keagamaan memiliki keterbatasan untuk urusan itu. “Saya juga mengimbau lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat,” tuturnya.

Gomar mengatakan dirinya menghormati keputusan lembaga atau ormas keagamaan yang memilih memanfaatkan kesempatan dari pemerintah tersebut. “Tetapi menyangkut PGI sendiri, kami belum memiliki sikap resmi,” katanya.

Gomar menuturkan PGI justru sedang mengkaji kebijakan tersebut, karena masih diliputi beragam kontroversi. Dia menegaskan bahwa urusan tambang, bukan menjadi bidang pelayanan PGI. Benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI.

Di sisi lain, Gomar mengatakan selama ini PGI justru aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan. Termasuk korban usaha tambang di sejumlah daerah. Sehingga jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, berpotensi menjadikan PGI berhadapan dengan diri sendiri. Dan akan sangat rentang kehilangan legitimasi moral. 

Di bagian lain suara dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), organisasi uskup-uskup gereja Katolik di Indonesia, disampaikan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan WKI Rm Marthen Jenarut.

“Prinsipnya KWI tidak akan mengambil tawaran sebagai pemegang IUP (izin usaha pertambangan). Karena KWI konsisten pada urusan keagamaan, pewartaan, dan pelayanan,” katanya.

Dia menyampaikan KWI memilih sikap tegak lurus dan konsisten sebagai lembaga keagamaan. Dengan agenda utamanya adalah melakukan pewartaan dan pelayanan untuk terwujudnya tata kehidupan yang bermartabat.

Dijelaskan KWI selalu memegang prinsip kehati-hatian. Sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil, tidak bertentangan dengan prinsip pelayan Gereja Katolik.

KWI terus menyuarakan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. (wan/JPG/rom)