JAKARTA – Indonesia sudah masuk fase darurat siber nasional. Sepanjang Juni ini saja, ada 13.689.929 serangan siber yang masuk ke Indonesia. Kewaspadaan harus ditingkatkan. Pemegang otoritas siber harus bekerja ekstra. Tidak cukup dengan seruan supaya hacker menghentikan aktivitasnya.
Jumlah serangan siber itu merupakan hasil pemantauan dari AwanPintar.id, grup dari PT Prosperita Sistem Indonesia, perusahaan Security Software Developer. Kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 memperpanjang daftar serangan siber dengan dampak siginifikan.
Tahun lalu, serangan hampir mirip juga dialami perbankan nasional. Terhadap setiap serangan tersebut, publik yang dirugikan. Pada serangan PDNS 2, pengguna layanan imigrasi di bandara yang dirugikan. Sedangkan tahun lalu, nasabah dibuat galau karena layanan perbankan terhenti beberapa waktu.
Pendiri AwanPintar Yudhi Kukuh mengatakan, serangan ransomware yang berulang itu harus menjadi alarm bagi setiap individu dan organisasi di Indonesia. Alarm itu adalah peringatann agar mereka lebih memperkuat ketahanan sibernya. ’’Artinya, kewaspadaan harus ditingkatkan, penambahan lapisan keamanan perlu dipikirkan,’’ katanya (25/6).
Pria yang juga IT Security Consultant PT Prosperita Mitra Indonesia itu mengatakan, ada beberapa cara untuk meningkatkan kewaspadaan siber secara nasional. Antara lain, terus memperkuat infrastruktur jaringan nasional. Lalu, memperkuat lanskap keamanan siber secara menyeluruh di tanah air.
Menurut dia, setiap individu, organisasi, dan perusahaan harus membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan siber yang mumpuni. Mulai dari pemahaman risiko siber, dampak dari serangan siber, hingga cara terbaik untuk menghindari serangan siber.
Secara umum, karakteristik serangan ransomware berupa pengiriman email phishing. Kemudian, pemegang perangkat yang terhubung dengan server sebuah institusi membuka email tersebut. Sederhananya, serangan ransomware sulit masuk jika si tuan rumah tidak membukakan pintu.
Serangan ransomware juga identik dengan penguncian atau enkripsi data. Karena itu, sangat perlu dilakukan back-up data secara berkala. Supaya ketika server atau komputer terserang ransomware, pengguna masih memiliki salinan datanya. ’’Serangan siber tidak pernah pandang bulu,’’ katanya. Siapapun, pribadi maupun instansi pemerintah dan swasta, bisa menjadi sasaran ransomware. Pasalnya, para pelaku menyebar umpan ke sekian banyak sasaran. Dengan harapan ada yang terpancing.
Yudhi mengatakan, ada beberapa langkah keamanan mandiri yang bisa dilakukan untuk memperkuat ketahanan siber. Misalnya, memastikan antivirus pada perangkat server selalu aktif. Kemudian, server sudah terproteksi dan selalu update atau upgrade.
Langkah selanjutnya adalah memastikan ketangguhan filter atau scan untuk traffic port yang digunakan dari eksploitasi malware. Lalu memastikan tidak ada aplikasi remote jaringan seperti anydesk, telnet, atau VPN. Berikutnya, memastikan tidak ada port remote yang terkoneksi ke internet.
’’Pastikan melakukan scanning terhadap semua lalu lintas file yang masuk,’’ katanya. Termasuk juga melakukan scanning terhadap semua email yang masuk. Baik itu email spam, phising, maupun attachment atau lampirannya.
Langkah Polri
Polri memastikan akan melakukan proses hukum terhadap hacker yang meretas PDNS 2. Kadivhumas Polri Irjen Shandi Nugroho menuturkan, Polri berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk menangani kejadian tersebut.
Begitu pula dengan adanya kabar penjualan data Badan Intelijen Strategis (Bais), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification Identification (Inafis) di situs dark web. Diketahui, sebuah akun menjual setiap data tersebut seharga USD 1.000 hingga USD 7.000. ”Kami cek kembali karena kejadian ini menarik perhatian,” paparnya.
Menurutnya, langkah penting dalam kasus peretasan semacam ini adalah mitigasi. Sehingga, kejadian peretasan tidak kembali terjadi. ”Semua harus bergerak, bekerja sama dengan Kominfo dan BSSN. Kita bisa menuntaskannya,” katanya.
Dalam situs dark web, tertulis bahwa data Bais yang dijual ada dua tipe. Pertama, 2 ribu pengguna database Bais sebesar 773 KB. Lalu, dokumen rahasia yang terkompresi menjadi file sebesar 33,7 GB. Akun bernama MoonzHaxor menjual setiap data itu seharga USD 1.000.
Lalu, akun yang sama menjual data 30 ribu pegawai beserta nomor induk pegawai (NIP) Kemenhub. Untuk Inafis, data yang dijual merupakan Inafis Face Member dan Inafis Fingerprints Member.
Perbedaan PDN dan PDNS 2
Kementerian Kominfo memberikan penjelasan mengenai Pusat Data Nasional (PDN) dengan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, pemerintah saat ini sedang membangun PDN di tiga titik. ’’Pertama di Bekasi, yaitu di Cikarang,’’ katanya. PDN kedua ada di Batam. Lalu, PDN ketiga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Usman mengatakan, sambil menunggu PDN itu resmi beroperasi, pemerintah membangun PDNS. Saat ini ada dua PDNS. Yaitu PDNS 1 dan PDNS 2. ’’PDNS 2 ada di Surabaya,’’ katanya. PDNS 2 inilah yang diserang oleh ransomware sampai membuat layanan imigrasi terganggu. Sedangkan untuk PDNS 1 Usman mengatakan masih perlu mengecek lokasi pastinya. Kemungkinan ada di Jakarta. Dia mengatakan, setelah ketiga PDN itu resmi beroperasi, maka secara permanen server ditempatkan di PDN.
Dari Senayan, anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai apa yang terjadi. Sebab, semua pihak sekarang hanya bisa menduga-duga dengan rasa khawatir, apa penyebab gangguan tersebut. "Serangan siber-kah atau gangguan sistem dari internal dan bagaimana kondisi data-data yang ada? Kominfo juga harus bisa menjamin keamanan data pribadi di dalamnya agar jangan sampai bocor,” terang Sukamta.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, PDN sekarang menjadi instrumen strategis, sehingga perlu pengamanan yang maksimal. Banyak data dari instansi-instansi penting disimpan di PDN.
Sejak proses pendirian, kata Sukamta, pihaknya sudah wanti-wanti masalah keamanannya. Berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan di beberapa waktu sebelum ini. Keamanan dan ketahanan siber di Indonesia memang masih lemah. "Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin," bebernya sembari mengutip National Cyber security Index.
Pihaknya juga meminta Kominfo untuk mengambil langkah-langkah pengamanan secepatnya. Data-data yang rusak dan hilang bisa dipulihkan agar instansi-instansi penting terkait bisa berfungsi kembali. Meskipun layanan imigrasi di bandara Soekarno-Hatta per hari ini sudah mulai pulih.
Insiden itu menjadi peringatan penting untuk pengamanan pada waktu yang akan datang. Kominfo, BSSN, Polri dan instansi terkait harus memiliki koordinasi dan konsep mitigasi yang efektif dan efisien jika terjadi gangguan, entah akibat serangan siber dari luar maupun gangguan sistem dari dalam.
Salah satu kendala dalam keamanan siber adalah soal koordinasi antarinstansi. Sistem kelembagaan yang ada belum efektif. "Ini berakibat, salah satunya, pemulihan PDN memakan waktu hingga berhari-hari. Jika sistem sudah berjalan baik, tentunya pemulihan bisa lebih cepat. Dari hulu, memang diperlukan RUU Keamanan Siber dan Ketahanan Siber,” ujar legislator asal Jogjakarta itu.
Minim Ahli IT
Ketua Umum DPP Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (Aptikom) Prof Achmad Benny Mutiara menyampaikan, Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga kerja di bidang IT atau TKI. Dia menuturkan, data dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun ini dibutuhkan 1,738 juta tenaga kerja di bidang IT. ’’Sementara kami di perguruan tinggi hanya bisa mencetak 600 ribuan orang setiap tahun’’ katanya di sela peresmian Prodi S1 Sains Data dan S1 Perpajakan di Universitas Terbuka. Dia mengatakan, kekurangan tersebut, mau tidak mau, akhirnya diisi oleh tenaga kerja asing (TKA).
Karena itu, dia mendukung perguruan tinggi untuk membuka jurusan teknologi informasi atau informatika. Sebab, kebutuhannya masih sangat tinggi. Menurut sejumlah analisa yang dia pelajari, dalam 15 tahun ke depan, kebutuhan tenaga kerja IT atau TKI mencapai 9 juta orang tiap tahun.
Kebutuhan tenaga kerja IT yang tinggi itu, mengikuti tren kemajuan teknologi. Termasuk juga mengikuti geliat ekonomi. Ahli teknologi informasi itu mengatakan segala jenis industri membutuhkan ahli IT. Mulai dari industri e-commerce, perbankan, layanan kesehatan, sampai dengan pemerintahan atau government. (wan/idr/lum/oni)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!