JAKARTA – Tahun ini mungkin jadi tahun terakhir para aparatur sipil negara (ASN) merasakan penataran. Usai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN diundangkan, maka pengembangan kompetensi para abdi negara akan ganti wajah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, RPP Manajemen ASN ini terdiri atas 21 bab dan 312 pasal. Salah satunya, mengenai pengembangan kompetensi ASN. Nah, dalam konsep RPP Manajemen ASN, setiap pegawai wajib mengembangkan kompetensinya. Sementara, instansi wajib mengembangkan budaya belajar di institusinya.
Dalam pengembangan kompetensi ini, kata dia, akan dilaksanakan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Yang mana, penyelenggaraannya dikoordinir oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
”Pola pembelajaran ASN nantinya mengutamakan experiential learning, seperti magang dan on the job training. Sistem pembelajarannya akan dibuat integrated learning ,” ujarnya (25/6). Menariknya, implementasinya bisa dikolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di Indonesia.
Menurutnya, uji publik mengenai RPP Manajemen ASN terus digelar. Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya menampung berbagai masukan agar RPP ini lebih implementatif dan bisa semakin meningkatkan kualitas ASN.
Terakhir, uji publik diadakan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian Se-Wilayah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Peserta uji publik terdiri dari para Kepala BKD dan BKPSDM segenap pengelola SDM di wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru, yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat dan Jambi.
Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengaku, membuka pintu lebar untuk menampung beragam aspirasi terkait RPP ini. Sehingga nantinya bisa diterima dan implementatif bagi seluruh pegawai. ”Kita akomodir beberapa ketentuan dan masukan dari teman-teman di seluruh Indonesia. Kita tampung agar tidak ada kesenjangan hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim menegaskan, meski RPP Manajemen ASN ini disusun dengan meritokrasi yang ketat namun aturan-aturan yang tertuang disusun dengan fleksibel. Dengan begitu, RPP ini nantinya dapat mengikuti perkembangan yang ada.
Dia mencontohkan, terkait pengembangan kompetensi ASN misalnya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan belajar secara langsung pada instansi yang telah dinilai berhasil. ”Lebih pada pembelajaran berbasis pengalaman. Misalnya, kepada instansi yang sudah berhasil, pelajari bisnis prosesnya, nilainya, dan adopsi sistem kerjanya. Kita harapkan pembelajaran berbasis lingkungan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ruang lingkup Manajemen ASN yang diatur dalam RPP ini terdiri beberapa poin. Yakni, perencanaan kebutuhan; pengadaan; penguatan budaya kerja dan citra institusi; pengelolaan kinerja; pengembangan talenta dan karir; pengembangan kompetensi; pemberhentian; serta penegakan disiplin. Karenanya, diharapkan dengan diundangkannya RPP Manajemen ASN ini maka bisa memecahkan persoalan yang saat ini masih ada. Diantaranya, soal ketimpangan talenta, pengelolaan kompetensi, hingga kesejahteraan ASN di pusat dan daerah. (mia)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!