Jokowi Bilang yang Boleh Diekspor adalah Sedimen Bukan Pasir Laut, Padahal Wujudnya juga Pasir

Susi, yang selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dikenal dengan kebijakannya yang tegas dalam melindungi kekayaan laut Indonesia, menyayangkan langkah ini.

"????????????????????????????????????????????," Susi mengungkapkan perasaannya (18/9/2024). Unggahan itu menyiratkan betapa besar kekecewaannya terhadap keputusan yang mengakhiri larangan ekspor pasir laut yang telah diberlakukan selama lebih dari 20 tahun sejak era Presiden Megawati Sukarnoputri pada 2002.

Larangan ekspor pasir laut diterapkan sejak dua dekade lalu untuk melindungi ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran.

Susi, selama masa jabatannya di pemerintahan, konsisten memperjuangkan keberlanjutan sumber daya laut dan menegaskan bahwa kebijakan seperti pelarangan ekspor pasir laut adalah upaya penting dalam menjaga lingkungan pesisir Indonesia. Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut menjadi sorotan berbagai pihak, terutama aktivis lingkungan yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem pesisir, termasuk hilangnya habitat laut, erosi pantai, serta kerugian ekologis yang sulit diperbaiki. 

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi angkat bicara mengenai keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor hasil sedimentasi laut, yang sebelumnya dilarang sejak era Presiden Megawati pada tahun 2002.

Jokowi menegaskan bahwa izin yang diberikan bukan untuk pasir laut, melainkan hasil sedimentasi laut yang telah mengganggu jalur pelayaran. Jokowi menekankan perbedaan antara pasir laut dan sedimen yang terbentuk akibat proses pelapukan dan erosi, serta didistribusikan oleh dinamika oseanografi.

Sedimen tersebut dianggap perlu diambil untuk mencegah gangguan terhadap ekosistem laut dan lalu lintas kapal. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut.

KATA JOKOWI SEDIMEN

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah membuka ekspor pasir laut dan menegaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal.

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sedimentasi air laut berbeda dari pasir laut, meskipun wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir. Dia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka ekspor pasir laut

"Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," kata Presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

Aturan ekspor hasil sedimentasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dikatakan pengaturan ekspor hasil sedimentasi berupa pasir laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. (*)