Girik Tak Berlaku Lagi, Sertifikat Jadi Bukti Mutlak Kepemilikan Tanah

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sertipikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui perintah pengadilan.

Untuk diketahui, tanah girik adalah jenis tanah yang belum mempunyai sertifikat secara autentik, dimana tanah tersebut masih belum terdaftar pada kantor pertanahan negara. Biasanya tanah kepemilikan tanah girik hanya berlandaskan bukti bayar pajak bumi dan bangunan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa girik otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah diterbitkan sertipikatnya.

"Ketika suatu kawasan sudah dinyatakan lengkap, sudah terpetakan siapa pemiliknya, dan sudah ada sertipikatnya, girik otomatis tidak berlaku lagi. Namun, girik masih dapat digunakan sebagai bukti jika cacat administrasi terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis 2 Januari 2025.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menambahkan bahwa girik kerap menjadi sumber konflik tanah dan dimanfaatkan oleh mafia tanah.

Dengan program Kabupaten/Kota Lengkap, penghapusan girik bertujuan mencegah sengketa tanah di masa depan. "Begitu seluruh tanah di kawasan tersebut lengkap terdaftar, girik otomatis tidak relevan lagi," tegasnya.

Menurut Nusron, persoalan tanah dengan sertipikat yang telah berusia lebih dari lima tahun hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan, mengingat sertipikat merupakan produk hukum yang hanya dapat diganti dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan.

Kementerian ATR/BPN berharap langkah ini dapat mengurangi konflik tanah dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.(*)