SPBU Kosong, Publik Dipaksa Beli Pertamax tapi Ternyata Oplosan, Saatnya Hukum Mati para Koruptor
Pegiat media sosial Nicho Silalahi kembali menyoroti dugaan permainan kotor dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi di lapangan, di mana masyarakat kerap kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi seperti Pertalite.
"Datang ke SPBU sering kali Pertalite kosong dengan berbagai alasan," ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi (26/2/2025). Sementara itu, kata Nicho, Pertamax yang tersedia justru diduga merupakan hasil oplosan.
"Akhirnya rakyat terpaksa ngisi Pertamax, sialnya beli Pertamax namun yang diisi ke tangki bahan bakar justru oplosan Pertalite," cetusnya. Nicho menilai bahwa masalah ini bukan hanya terjadi di tingkat SPBU, tetapi juga melibatkan pihak yang lebih besar.
"Kirain selama ini bangsatnya cuma ada di SPBU tapi ternyata anjingnya dari Pertamina," Nicho menuturkan.
Tak hanya mengkritik dugaan kecurangan ini, Nicho juga menyerukan agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, bertindak tegas dalam memberantas praktik korupsi di sektor energi.
"Oh ya pak Prabowo, sudah saatnya berlakukan hukuman mati pada koruptor," tukasnya. Ia bahkan mengusulkan penerapan hukuman mati bagi para koruptor, khususnya yang merugikan negara dan rakyat kecil. "Negara harus menyita seluruh hartanya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap skandal korupsi dalam ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.
Salah satu modus yang dilakukan adalah memanipulasi bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 menjadi RON 92 sebelum dipasarkan, menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp 193,7 triliun.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa pengadaan BBM ini dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, dalam praktiknya, perusahaan tersebut membeli BBM dengan kualitas lebih rendah (RON 90), lalu menjualnya seolah-olah sebagai RON 92 dengan harga yang lebih tinggi. Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Di antaranya adalah Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International), serta Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina Shipping).
Selain itu, ada juga beberapa tersangka dari sektor swasta, termasuk Muhammad Kerry Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Mohammad Riza Chalid.
Modus manipulasi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Kejagung memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
