Melalui Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah resmi menetapkan regulasi terkait pengangkatan PPPK paruh waktu salah satunya terkait gaji. Keputusan ini secara spesifik memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer yang terdata dalam kategori R2 dan R3.
Melalui skema PPPK paruh waktu, honorer R2 dan R3 akan diangkat menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski bersifat paruh waktu, honorer tetap akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) resmi, serta hak dan jaminan lain sesuai aturan ASN.
Hal ini merupakan salah satu solusi penataan honorer jelang rencana penghapusan seleksi PPPK afirmasi khusus honorer di tahun 2025 ini.
Opsi Gaji PPPK Paruh Waktu
Pemerintah telah menetapkan anggaran khusus dan juga mekanisme pemberian gaji kepada PPPK paruh waktu melalui Diktum ke-19 Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025.
Ada dua opsi yang diberikan pemerintah sebagai dasar penentuan besaran gaji PPPK paruh waktu, yaitu: Gaji setara dengan gaji yang diterima saat masih berstatus honorer
Gaji minimal sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing wilayah
“PPPK paruh waktu diberikan upah paling sedikit setara dengan besaran yang diterima saat masih berstatus pegawai non-ASN, atau minimal sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing,” isi Diktum ke-19 Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!