Kemenhut Tak Akan Terbitkan PPKH, Prioritaskan Perlindungan Kawasan Raja Ampat PPKH Lama Dievaluasi
Raja Ampat, Papua Barat, kini mendapat sorotan besar dari publik. Pasalnya ada rencana pembangunan tambang nikel di kawasan tersebut. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Raja Ampat.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah mengatakan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah memberikan arahan tegas untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di Raja Ampat.
Hingga saat ini, tercatat terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat. Masing-masing pada 2020 dan 2022. Keduanya didasarkan pada perizinan di sektor pertambangan, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku saat itu.
“Sebagai bentuk respons atas kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan PPKH baru. Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat," kata Ade Triaji Kusumah kepada wartawan, Kamis (5/6).
Dia menegaskan, Raja Ampat merupakan ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi. Karena itu, Kemenhut akan memprioritaskan perlindungan kawasan Raja Ampat.
Langkah itu sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.
“Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!