Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumut, Presiden akan Pertimbangkan Setiap Aspirasi dan Historis
Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan setiap aspirasi dan historis dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini setelah Presiden Prabowo memutuskan untuk mengambil alih perebutan empat pulau, di antaranya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, meyakini bukan persoalan sulit bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan itu. Mengingat, polemik kepemilikan keempat pulau itu tidak bersengketa dengan negara lain.
"Ini seharusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala dingin, dengan cara yang baik, karena kita berdialog, berdiskusi dengan sesama anak bangsa," kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
"Ini tentu Presiden akan mengambil keputusan secepatnya, dengan mempertimbangkan aspirasi maupun sifat historis proses administrasi yang sudah dijalankan," sambungnya. Hasan menjelaskan, sengketa kepemilikan pulau itu masih dalam batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah pusat sebagai pemegang wilayah tertinggi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Lebih lanjut, Hasan menegaskan terdapat perbedaan aspirasi yang menimbulkan sengketa kepemilikan terhadap empat pulau tersebut. Karena itu, Presiden Prabowo dipastikan akan segera menyelesaikan polemik tersebut.
"Karena ini sama kita, kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain. Ini kira-kira ada aspirasi yang berbeda antara dua daerah dalam NKRI. Tentu sesuai dengan aturan main, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden mengambil alih langsung, dan dijanjikan secepatnya untuk diselesaikan," pungkasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!