Polemik Gaji dan Tunjangan DPR: Dianggap 'Tak Layak', Wakil Ketua DPR Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji Pokok
JAKARTA- Polemik pendapatan anggota DPR kembali menjadi sorotan setelah terungkapnya tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan. Publik dan pengamat menilai angka ini "tidak sepadan dengan kinerja" dan "tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat."
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi kritik ini dengan membantah adanya kenaikan gaji pokok. Ia menegaskan, gaji pokok anggota DPR tetap di kisaran Rp7 juta. Namun, ia mengakui adanya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang diberikan bagi anggota yang tidak mendapatkan rumah dinas.
Selain itu, Adies juga mengakui adanya kenaikan tunjangan lain, seperti tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta, serta tunjangan BBM yang kini mencapai Rp7 juta per bulan. Menurut Adies, total pendapatan tunjangan dan gaji pokok, di luar tunjangan perumahan, mencapai Rp70 juta. Pernyataan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara persepsi publik yang memandang pendapatan DPR terlalu tinggi dan pembelaan dari pihak DPR bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!