Umrah Mandiri Resmi Diizinkan: Cek 5 Syarat Wajib dan Layanan yang Tidak Ditanggung Negara

Secara spesifik, perubahan pada Pasal 86 UU PHU kini memperbolehkan penyelenggaraan umrah dilaksanakan (a) melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), (b) secara mandiri, atau (c) melalui Kementerian Agama RI. Perubahan ini menyesuaikan dengan kebijakan Arab Saudi yang telah melonggarkan persyaratan visa umrah sejak 6 Oktober, di mana kini semua jenis visa non-haji (turis, pekerja) dapat digunakan untuk beribadah umrah.

Syarat Wajib Umrah Mandiri (Pasal 87A)

Meski diizinkan, pelaksanaan umrah mandiri tetap diatur ketat untuk memastikan perlindungan dan keamanan jemaah. Sesuai Pasal 87A UU Nomor 14 Tahun 2025, setiap individu yang melaksanakan umrah secara mandiri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Beragama Islam.

Memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 (enam) bulan dari tanggal keberangkatan.

Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi dengan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang jelas.

Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.

Memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian (yang akan diintegrasikan dengan aplikasi Nusuk).

Hak yang Diperoleh dan Batasan Perlindungan

Jemaah yang memilih jalur mandiri tetap mendapatkan beberapa hak dasar sebagai jemaah umrah (Pasal 88A), yaitu memperoleh layanan yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati dengan penyedia layanan, dan berhak melaporkan kekurangan pelayanan kepada Kementerian Agama.

Selain itu, Pasal 96 menjamin jemaah umrah mandiri mendapatkan hak sebagai Warga Negara Indonesia di luar negeri, meliputi perlindungan umum, perlindungan hukum, dan perlindungan keamanan.

Namun, pilihan umrah mandiri membawa konsekuensi berupa hilangnya hak atas layanan tertentu yang dijamin negara atau PPIU. Pasal 96 dan 97 dengan tegas mengatur bahwa jemaah umrah mandiri tidak memiliki hak atas:

Layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

Pelindungan jiwa, kecelakaan, serta kesehatan (asuransi).

Kompensasi atau ganti rugi atas layanan pada poin 1 dan 2.

Ini berbeda dengan jemaah yang berangkat melalui PPIU atau Kementerian Agama, yang tetap berhak menerima hak-hak tersebut (layanan akomodasi hingga perlindungan asuransi).

Hukuman untuk PPIU Ilegal

UU ini juga memperkuat sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan skema perjalanan ibadah. Sesuai Pasal 122, setiap individu atau perusahaan yang bertindak sebagai PPIU ilegal—yakni mengumpulkan serta memberangkatkan jemaah umrah individu tanpa hak—dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar. (*)