Hati-Hati, Hidup Bersama Tanpa Ikatan Pernikahan Kini Terancam Pidana dalam KUHP Baru

Berdasarkan salinan aturan tersebut, pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Namun, penting untuk dicatat bahwa tindak pidana ini bersifat delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan resmi dari pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau ikatan sah, seperti suami atau istri bagi mereka yang sudah menikah, serta orang tua atau anak bagi mereka yang belum terikat perkawinan.

Selain aturan mengenai hidup bersama, KUHP juga mempertegas sanksi terhadap tindakan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sahnya melalui Pasal 411. Pelanggaran pada pasal ini membawa ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II. Sama halnya dengan pasal sebelumnya, ketentuan ini juga merupakan delik aduan yang pengaduannya dapat ditarik kembali selama persidangan belum dimulai.

Aturan hukum ini juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus persetubuhan yang dilakukan dengan anggota keluarga inti atau batih. Dalam Pasal 413 KUHP, pelaku yang secara sadar melakukan tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat, dengan masa kurungan paling lama sepuluh tahun.

Lahirnya pasal-pasal ini dalam KUHP baru menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai batasan norma hukum yang kini memiliki kekuatan pidana. Dengan adanya sifat delik aduan, negara memberikan ruang bagi keluarga sebagai unit terkecil untuk mengambil keputusan hukum, sekaligus mempertegas perlindungan terhadap institusi pernikahan yang sah di Indonesia. (*)