Menkeu Ancam Rumahkan Pegawai Pajak yang Terlibat Penyelewengan, Buntut Penggeledahan Kantor DJP oleh KPK
PROKAL.CO, JAKARTA- Kementerian Keuangan mengambil sikap tegas terhadap dugaan praktik lancung di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pegawai, bahkan membuka peluang untuk melakukan rotasi besar-besaran hingga sanksi dirumahkan bagi mereka yang terbukti melakukan penyelewengan. Langkah "kocok ulang" personel ini direncanakan sebagai upaya pembersihan internal di lembaga pemungut pajak tersebut.
Sanksi yang akan diberikan nantinya akan disesuaikan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai. Menurut Menkeu, jika pegawai hanya terlibat pelanggaran ringan, tindakan rotasi atau pemindahan ke daerah terpencil masih bisa menjadi pertimbangan. Namun, bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat atau memiliki niat jahat dalam jabatannya, sanksi pemberhentian sementara atau dirumahkan menjadi opsi utama karena rotasi dianggap tidak lagi efektif untuk memberikan efek jera.
Terkait proses hukum yang menjerat sejumlah pihak di DJP, Purbaya menegaskan akan tetap menghormati prosedur yang berlaku. Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum selama status yang bersangkutan masih sebagai pegawai negara dan belum ada putusan tetap dari pengadilan. Meski demikian, Menkeu memastikan tidak akan ada intervensi apa pun terhadap jalannya penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin transparansi dan keadilan.
Langkah tegas Kemenkeu ini merupakan respons cepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua direktorat penting DJP, yakni Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian pada 13 Januari 2026. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK berhasil menyita sejumlah dokumen krusial, barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang diduga kuat berkaitan dengan kasus suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
Di sisi lain, pihak Direktorat Jenderal Pajak menyatakan sikap kooperatifnya terhadap langkah penegakan hukum yang diambil oleh KPK. Melalui juru bicaranya, DJP memastikan akan memberikan dukungan penuh dan menyediakan dokumen yang diperlukan oleh penyidik. Komitmen untuk bersih-bersih internal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional di tengah upaya pemerintah mengejar target pendapatan negara tahun ini. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!