KPK Bidik Pengurus PBNU Aizzudin Abdurrahman, Diduga Jadi Perantara Suap Kuota Haji Khusus

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami jaringan keterlibatan pihak luar dalam skandal dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Terbaru, lembaga antirasuah tersebut menduga Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman (AIZ), berperan sebagai perantara dalam kasus ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa peran AIZ diduga kuat sebagai penghubung antara pihak biro travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan pengambil kebijakan di Kementerian Agama. Peran ini berkaitan erat dengan pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 jemaah.

"Ya, seperti sebagai perantara begitu untuk menyambungkan inisiatif-inisiatif dari PIHK atau dari biro travel ini," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Penyidik kini tengah menelusuri apakah kebijakan pembagian kuota tersebut murni bersifat instruksi dari atas (top-down) atau merupakan hasil kesepakatan jahat (meeting of mind) yang diinisiasi oleh pihak biro travel melalui perantara. Terkait nominal uang yang diduga diterima oleh AIZ, KPK mengaku masih dalam proses audit. "Belum, masih dihitung," tambah Budi singkat.

Penyidikan Maraton dan Kerugian Negara Fantastis Skandal ini mulai naik ke tahap penyidikan pada Agustus 2025. Hasil penghitungan awal KPK sangat mengejutkan, di mana potensi kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka utama, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (IAA).

Selain kedua tersangka tersebut, bos biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, juga telah dicegah bepergian ke luar negeri guna kepentingan penyidikan.

Melanggar Undang-Undang Kasus ini mencuat setelah Pansus Hak Angket Haji DPR RI menemukan adanya kejanggalan dalam pembagian kuota tambahan dari Arab Saudi. Kementerian Agama membagi kuota tersebut dengan proporsi 50:50 (10.000 reguler dan 10.000 khusus).

Kebijakan ini dinilai menabrak Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang mewajibkan porsi haji khusus maksimal hanya delapan persen. Pengalihan kuota reguler ke haji khusus inilah yang diduga menjadi ladang praktik suap dan gratifikasi.

Meski diterpa dugaan serius, Aizzudin Abdurrahman sebelumnya telah membantah keterlibatan maupun penerimaan uang saat diperiksa penyidik. Namun, KPK menegaskan akan terus mengejar bukti-bukti keterlibatan seluruh pihak dalam rantai korupsi yang merugikan jemaah haji Indonesia ini. (*)