Prabowo Kumpulkan 1.200 Akademisi di Istana: Bahas Krisis Dokter hingga Skema Kuliah Murah
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan besar dengan mengundang 1.200 guru besar, dekan, dan rektor dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan RI, Kamis (15/1/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk menyelaraskan visi pendidikan nasional dengan tantangan geopolitik dan rencana besar pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk atensi tinggi Presiden terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah pondasi kunci di samping target swasembada pangan dan energi yang sedang dikejar pemerintah.
“Bapak Presiden ingin berdiskusi, menyampaikan pandangan beliau, serta memberikan update terhadap kondisi negara maupun geopolitik, dan rencana-rencana besar yang harus kita kerjakan ke depan,” ujar Prasetyo di halaman Istana Kepresidenan.
Sesi dialog yang dikhususkan bagi bidang sosial dan humaniora ini berlangsung secara tertutup mulai pukul 09.00 WIB. Meski tertutup, Prasetyo memberikan beberapa poin penting yang menjadi bahasan utama antara Presiden dan para akademisi.
Percepatan Kebutuhan Dokter dan Kualitas Kampus Salah satu isu krusial yang diangkat adalah krisis tenaga medis. Data pemerintah menunjukkan Indonesia masih kekurangan lebih dari 100.000 dokter. Presiden meminta perguruan tinggi mencari cara inovatif dan cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa menurunkan kualitas lulusan.
Selain itu, peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam negeri agar mampu bersaing secara global juga menjadi tema sentral. Presiden menekankan pentingnya universitas untuk terus maju dan berinovasi dalam riset serta teknologi.
Misi Pendidikan Murah dan Berkualitas Kabar baik bagi masyarakat, pemerintah kini tengah menghitung skema untuk mengurangi beban operasional di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Fokusnya adalah bagaimana mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas namun tidak memberatkan mahasiswa dari sisi biaya.
“Kita sedang mencoba menghitung bagaimana universitas-universitas ini dapat maju dan berkualitas, dan tidak memberatkan dari sisi pembiayaan bagi masyarakat atau mahasiswa. Ini adalah amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Prasetyo Hadi.
Langkah ini diharapkan menjadi terobosan dalam sistem pendidikan nasional, di mana akses pendidikan tinggi tidak lagi menjadi beban finansial yang berat bagi putra-putri terbaik bangsa. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!