Presiden Prabowo Tegaskan Keselamatan Jemaah Haji Jadi Prioritas Utama di Tengah Dinamika Global

JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang dinamis, Presiden menekankan bahwa aspek keselamatan warga negara Indonesia (WNI) harus berada di atas segala pertimbangan lainnya dalam persiapan keberangkatan ke Tanah Suci.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai mengikuti peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026). Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pendampingan dan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah.

"Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Itu yang paling penting," ujar Dahnil kepada awak media.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi perkembangan situasi di kawasan. Jika kondisi dinyatakan memungkinkan dan aman, kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai berangkat pada 22 April 2026. Namun, pemerintah juga menyiapkan opsi penundaan jika risiko keamanan dinilai membahayakan nyawa jemaah.

Dahnil menjelaskan bahwa setidaknya ada empat skenario keberangkatan yang sedang disiapkan, termasuk kemungkinan pengalihan rute penerbangan. Beberapa opsi rute yang muncul dalam wacana antara lain melalui jalur selatan atau melintasi wilayah Afrika guna menghindari zona berisiko.

"Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April," tambahnya.

Seluruh skenario ini nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI untuk mengambil keputusan final. Selain berkoordinasi dengan legislatif, Kementerian Haji juga terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri guna memantau travel advisory dan situasi keamanan internasional.

Pemerintah menegaskan bahwa faktor biaya bukanlah kendala utama dalam pengambilan keputusan ini. Keselamatan jemaah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar, sebagaimana kebijakan penundaan yang pernah diambil saat masa pandemi Covid-19 lalu jika situasi memang tidak memungkinkan untuk pemberangkatan. (*)