DPR Endus Bau Amis Seleksi Akpol: Karena Bayar atau Titipan Hingga Standar Kesehatan Jebol?

PROKAL.CO- Kritik tajam menghujam proses rekrutmen institusi pencetak perwira Polri dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/4). Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Safaruddin, secara terbuka menyuarakan kecurigaannya terhadap adanya penyimpangan dalam seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang dinilai tidak lagi mengedepankan standar kualitas.

Safaruddin menyoroti munculnya berbagai kasus taruna bermasalah, mulai dari perilaku menyimpang yang berujung pada pemberhentian, hingga temuan medis yang mengejutkan. Salah satu poin yang paling disorot adalah adanya laporan mengenai taruni Akpol yang mengalami stroke, sebuah kondisi kesehatan yang seharusnya terdeteksi sejak dini jika proses seleksi dilakukan dengan benar.

"Seharusnya ini tidak terjadi. Berarti rekrutmennya yang salah. Apakah karena bayar atau titipan? Sehingga yang diproses oleh Lemdiklat ini tidak memenuhi standar kesehatan," tegas Safaruddin di hadapan Plt Kalemdiklat Polri, Irjen Andi Rian Djajadi.

Kecurigaan ini bukan tanpa alasan. Safaruddin menilai jika proses seleksi berjalan sesuai prosedur yang ketat, taruna yang lolos seharusnya memiliki ketahanan fisik dan mental yang prima. Selain masalah rekrutmen, ia juga menyoroti masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Akpol maupun Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dianggap mencoreng citra pendidikan kepolisian.

Di sisi lain, politikus ini juga menyinggung masalah kesejahteraan tenaga pendidik di Akpol yang dinilai sangat timpang. Saat ini, honor pengajar hanya berkisar Rp 100 ribu, angka yang dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab besar mereka. Safaruddin mendorong agar honor tersebut dinaikkan secara signifikan, bahkan hingga Rp 5 juta per jam, guna mencegah pengajar melirik potensi pendapatan lain yang tidak sehat di luar lingkungan pendidikan.

"Dia melihat temannya di Reserse, sekali ‘batuk’ bisa dapat Rp 1 miliar," pungkasnya dengan nada menyindir, menggambarkan kesenjangan kesejahteraan yang dapat memicu demoralisasi di lingkungan pendidikan Polri. Melalui sorotan ini, Komisi III mendesak adanya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen dan penggajian agar Akpol benar-benar melahirkan perwira yang berkualitas dan berintegritas.(*)