Kementan Perkuat Perbenihan Bawang Putih, DPR RI Dukung Peningkatan Produksi Dalam Negeri

PROKAL.CO, LEMBANG – Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus memperkuat sektor perbenihan bawang putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan kebergantungan impor. 

Upaya ini mendapat dukungan dari Komisi IV, DPR RI, yang mendorong penguatan sektor hulu pertanian secara menyeluruh. 

Ketua Komisi IV, DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan persoalan utama bawang putih bukan semata produksi, melainkan pada fondasi benih nasional yang belum optimal menopang kebutuhan nasional.

Baca Juga: Penghormatan Haru Jürgen Klopp untuk Andy Robertson: Dia Adalah Bagian dari Jiwa Liverpool

"Komoditas bawang putih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang hingga saat ini masih memiliki kebergantungan terhadap impor,” kata Titiek dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV, DPR RI, ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Jawa Barat (Jabar), Kamis (9/4/2026).

“Oleh karena itu, penguatan sektor hulu, khususnya perbenihan, menjadi kunci utama dalam membangun kemandirian produksi dalam negeri," lanjutnya.

Ia menekankan bahwa kualitas benih menjadi faktor paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan pertanian. 

Menurutnya, tanpa benih unggul yang kuat dan adaptif, berbagai program peningkatan produksi tidak akan memberikan hasil optimal di lapangan.

"Kunjungan ini menjadi sangat penting dan strategis karena kita semua memahami bahwa benih merupakan titik awal sekaligus penentu utama keberhasilan pembangunan pertanian. Kualitas benih akan menentukan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta daya saing produk pertanian kita,” ucapnya.

Menurutnya, percepatan swasembada bawang putih harus dimulai dari pembenahan menyeluruh, termasuk mengidentifikasi berbagai masalah yang selama ini menghambat produksi dalam negeri. 

Mulai dari keterbatasan produksi dan distribusi benih berkualitas, kelembagaan pembenihan yang belum optimal, akses pembiayaan dan sarana produksi bagi petani, dan integrasi hulu-hilir yang masih perlu diperkuat.