Fokus Efisiensi, Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas Menjadi Rp268 Triliun Atas Arahan Presiden

JAKARTA — Pemerintah secara resmi mengambil langkah berani dengan memotong pagu anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam postur APBN 2026. Alokasi dana jumbo yang semula dipatok pada angka Rp335 triliun, kini disisir dan dipangkas menjadi Rp268 triliun demi mengedepankan asas efisiensi keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa keputusan penyunatan anggaran ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menghendaki adanya perbaikan manajemen yang radikal agar setiap rupiah dana yang digelontorkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dibelanjakan secara jauh lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari pemborosan struktural.

Meskipun terjadi pemangkasan yang cukup signifikan, Menkeu memastikan bahwa roda program pemenuhan gizi anak bangsa ini di lapangan tetap berjalan di jalur cepat. Berdasarkan catatan data riil hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran dana MBG telah menyentuh angka Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari plafon awal. Serapan anggaran tersebut diklaim telah sukses menjangkau 61,96 juta jiwa penerima manfaat yang tersebar di 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru tanah air.

“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari alokasi APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta.

Purbaya juga memberikan sinyalemen kuat bahwa kalkulasi serta evaluasi ketat terkait penghematan lanjutan untuk program ini masih terus digodok oleh pihak istana. Fokus utama Presiden saat ini adalah merombak tata kelola belanja tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas maupun kuantitas makanan yang mendarat di meja belajar para murid sekolah.

Di sisi lain, laporan berkala APBN KiTa memotret lonjakan yang sangat masif pada sektor belanja negara yang tumbuh subur hingga 34,3 persen dengan realisasi mencapai Rp1.082,8 triliun. Angka ini setara dengan 28,2 persen dari total target pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.

Akselerasi ini didorong oleh lonjakan belanja pemerintah pusat yang melesat 51,1 persen atau senilai Rp826 triliun, sebagai buah dari strategi pemerataan penyaluran stimulus belanja sepanjang tahun. Secara lebih terperinci, belanja kementerian dan lembaga (K/L) ikut terkerek naik 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun, didampingi belanja non-K/L yang bertengger di angka Rp425,5 triliun.

Menariknya, meski keran belanja dibuka lebar, pendapatan negara juga menunjukkan performa impresif dengan tumbuh 13,3 persen atau sukses meraup Rp918,4 triliun. Kondisi fundamental ekonomi yang tangguh ini sukses menekan laju defisit fiskal APBN tetap aman dan terkendali di level 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan nilai Rp164,4 triliun.(*)