Anggaran MBG Berpotensi Turun, Menkeu Purbaya dan BGN Siapkan Strategi Baru

JAKARTA – Pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini. Langkah ini diambil agar skema pembiayaan program nasional tersebut lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, dalam waktu dekat guna membahas penataan ulang strategi pelaksanaan program MBG.

"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," kata Purbaya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Saat ditanya mengenai potensi dampak penyesuaian anggaran ini terhadap sektor lain seperti pendidikan, Purbaya menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman. "Enggak tahu, akan saya cek lagi. Tapi enggak mestinya sih," ujar Menkeu.

Langkah evaluasi anggaran ini beriringan dengan pembenahan tata kelola yang sedang dilakukan BGN. Lembaga tersebut kini tengah menyisir ulang lokasi puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memverifikasi data puluhan juta penerima manfaat agar distribusi bantuan gizi lebih tepat sasaran. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, membeberkan bahwa pada tahap awal, pembangunan dapur MBG memang lebih terfokus pada kesiapan lahan ketimbang peta tingkat kebutuhan gizi di suatu daerah.

"Sehingga tidak ada perhatian apakah ini daerah stunting atau bukan, apakah memang daerah yang perlu disasar atau tidak. Pokoknya ada SD, ada SMP di sekitarnya," jelas Agustina.

Langkah pembenahan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta BGN memprioritaskan kelompok ekonomi terbawah dan wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Pemerintah menegaskan evaluasi ini bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada masyarakat yang paling membutuhkan. (*)