Geger Tanjungbalai! Warga Mengamuk Usai Oknum Guru Diduga Tumbalkan Murid untuk Disodomi Suaminya

TANJUNGBALAI — Jagat media sosial mendadak dihebohkan oleh kabar kelam yang menyeret nama oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berprofesi guru di Kota Tanjungbalai. Wanita pendidik tersebut diduga nekat membawa seorang murid laki-laki—yang diketahui merupakan anak yatim—kepada suaminya sendiri untuk dijadikan korban tindakan tidak senonoh atau pencabulan alias disodomi.

Isu penyimpangan perilaku ini meledak usai unggahan akun X @devprinceps viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Dalam rekaman video yang beredar, tampak emosi warga tidak terbendung hingga mendatangi dan mengarak seorang wanita berbaju dinas putih yang disinyalir sebagai oknum guru tersebut.

Unggahan itu memicu hujan kecaman dan sumpah serapah dari netizen yang tak habis pikir dengan perbuatan bejat sang oknum. Warganet menilai tindakan tersebut telah mencoreng moralitas profesi guru yang seharusnya menjadi pengayom dan teladan bagi para peserta didik.

Merespons riak di masyarakat, warga setempat bersama para wali murid langsung mendesak Polres Tanjungbalai bertindak cepat dan mengusut tuntas keterlibatan oknum guru serta suaminya agar proses hukum berjalan transparan.

Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai, Iptu Benjamin Silaban, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menangani perkara tersebut secara intensif. Kendati demikian, polisi belum menetapkan status tersangka lantaran masih melengkapi pengumpulan alat bukti secara mendalam.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara. Kami juga akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor agar mengetahui perkembangan penanganan perkara," terang Iptu Benjamin Silaban.

Pihak kepolisian mengaku sempat menemui kendala teknis saat memeriksa beberapa saksi di lapangan. Namun, penyidik memastikan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini akan dijalankan secara hati-hati dan terukur berdasarkan kekuatan alat bukti hukum sebelum menaikkan status hukum para terduga pelaku. (*) (*)