ILUSTRASI: Suasana sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 November 2025. JAWA POSCatatan: Chazali H Situmorang (CHS)
(Pemerhati Kebijakan Publik)
PROKAL.CO-Kursi DPR terlalu menentukan nasib rakyat untuk diisi orang yang menang pemilu tetapi tidak sanggup menjalankan pekerjaannya. Polemik ijazah dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden (Wapres) RI, yang suratnya disampaikan kepada MPR pada 12 November 2026, harus mendorong pemeriksaan kualifikasi pejabat secara lebih luas.
Kita perlu menuntut keterbukaan pendidikan anggota DPR sekaligus menilai kemampuan mereka mengawasi pemerintah. Mandat rakyat bukan izin untuk berhenti belajar.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Politik 2024 mencatat latar pendidikan 580 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2024. Angka ini merupakan potret data pemilu, bukan daftar pendidikan terkini setelah seluruh pergantian anggota.
Sebanyak 63 orang (10,86 persen) berpendidikan SMA atau sederajat dan 3 orang (0,52 persen) berpendidikan diploma III (D-III). Adapun 155 orang (26,72 persen) berpendidikan sarjana (S-1), 119 orang (20,52 persen) berpendidikan magister (S-2), serta 29 orang (5,00 persen) berpendidikan doktor (S-3).
Sebanyak 211 orang (36,38 persen) tidak menyebutkan pendidikan. Seluruh kategori tersebut berjumlah 580 orang atau 100,00 persen dari anggota terpilih yang dicatat BPS.
Sebanyak 211 orang, atau lebih dari sepertiga anggota terpilih, tidak menyebutkan pendidikan dalam data pendaftaran menurut BPS. Ini persoalan keterbukaan yang serius.
Namun, kategori tersebut tidak membuktikan mereka tidak berijazah atau berijazah palsu. Puskapol UI, melalui penelusuran profil, mengidentifikasi pendidikan 515 anggota dan menyisakan 65 yang tidak teridentifikasi.
Kedua pemetaan itu berbeda cakupan, angkanya tidak boleh dicampur. KPU dan DPR perlu menerbitkan data mutakhir yang telah diverifikasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut banyak anggota dewan lulusan Paket C. Medcom memberitakannya pada 26 Januari 2026 berdasarkan cerita pengelola PKBM. Laporan itu tidak merinci jumlah, nama, ataupun jenjang dewan.
Karena itu, 63 lulusan SMA dalam data BPS tidak dapat otomatis disebut lulusan Paket C. Paket C sendiri setara SMA dan dapat menjadi jalan melanjutkan pendidikan tinggi.
Kritik kita harus menuntut kapasitas pejabat, tanpa merendahkan warga yang menempuh pendidikan kesetaraan.
Persoalan utamanya adalah kecukupan bekal untuk menjalankan kewenangan besar. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu masih menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Memenuhi syarat pencalonan merupakan pintu masuk.
Kemampuan membedah anggaran, membaca rancangan undang-undang, dan menguji keterangan pemerintah menentukan apakah seorang anggota benar-benar bekerja. Syarat yang cukup untuk mendaftar belum tentu memadai bagi tuntutan pekerjaan.
Dalam pembahasan dengan kementerian, anggota DPR menghadapi tim yang menguasai program, memiliki data teknis, dan didukung keahlian sektoral. Banyak pejabat dan ahli pemerintah berpendidikan S-1, S-2, atau S-3.
Baca Juga: Konsumsi BBM Subsidi di Kaltim Melonjak, DPRD Desak Pembaruan Neraca Kebutuhan Daerah ke BPH Migas
Namun, kesenjangan tidak dapat diukur dari gelar semata. Yang menentukan adalah kemampuan menguji penjelasan mereka. Anggota yang tidak menguasai bahan berisiko menerima kerangka berpikir pemerintah begitu saja, lalu mengesahkan keputusan yang dampaknya belum ia pahami.
Anggaran kesehatan memberi contoh sederhana. Kenaikan belanja belum membuktikan pelayanan membaik. DPR harus menelusuri biaya per penerima manfaat, ketepatan sasaran, ketersediaan tenaga, serta perubahan akses pasien.
Dalam pembahasan undang-undang, anggota perlu memahami hubungan antarpasal dan akibat pembiayaannya. Jika hanya membaca ringkasan tanpa memahami persoalan, kemampuan pengawasan menjadi rapuh. Rakyat menanggung akibat keputusan yang lolos tanpa pengujian memadai.
Di sinilah ungkapan “ayam sayur” menemukan sasarannya, anggota yang memiliki kewenangan besar tetapi tidak mampu menguji argumen pemerintah. Sebutan itu mengenai kegagalan menjalankan jabatan, bukan vonis terhadap seluruh lulusan Paket C.
Seorang sarjana pun dapat menjadi ayam sayur jika malas membaca atau tunduk pada kepentingan pemberi dukungan. Sebaliknya, pengalaman masyarakat dan ketekunan belajar dapat mempertajam penilaian seorang wakil rakyat. Meski demikian, tuntutan kapasitas tidak boleh diturunkan hanya untuk membenarkan kelemahan rekrutmen.
Keberadaan tenaga ahli juga tidak menghapus tanggung jawab pribadi anggota dewan. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019 mengatur sedikitnya lima tenaga ahli untuk setiap anggota.
Persyaratan pendidikan tenaga ahli anggota mencakup S-2, atau paling rendah S-1 dengan pengalaman kerja sedikitnya lima tahun. Artinya, kebutuhan dukungan intelektual telah diakui dalam aturan.
Justru janggal jika standar pendukung diperinci, sementara kecakapan pengguna hasil kajiannya tidak diperiksa dengan sungguh-sungguh.
Tenaga ahli dapat menyiapkan telaah dan bahan pertanyaan. Tetapi anggota tetap harus memahami jawaban kementerian, menangkap kelemahannya, lalu menentukan sikap.
Jika hasil kajian tidak dipahami atau tidak dipakai, manfaat belanja keahlian menyusut. Negara membayar pekerjaan yang berhenti sebagai tumpukan berkas.
Evaluasinya harus memeriksa apakah analisis tersebut memengaruhi pembahasan dan memperbaiki keputusan, bukan sekadar menghitung laporan yang diserahkan.
Karena itu, kita mengusulkan peningkatan syarat pendidikan anggota DPR minimal S-1, pimpinan komisi minimal S-2, dan pimpinan DPR minimal S-3. Beban kepemimpinan yang lebih besar patut disertai bekal akademik yang lebih kuat, ditambah pengalaman politik dan penguasaan bidang.
Ini usulan perubahan aturan, bukan ketentuan yang berlaku sekarang. Pelaksanaannya memerlukan pembahasan perubahan UU Pemilu serta ketentuan kepemimpinan DPR yang terkait, dengan pengujian terhadap prinsip konstitusi dan hak warga untuk dipilih.
Perubahan harus menyediakan masa transisi dan kesempatan pendidikan yang terjangkau. Kader dari keluarga miskin, wilayah terpencil, dan jalur Paket C perlu memperoleh jalan melanjutkan studi.
Peningkatan standar akan kehilangan legitimasi apabila hanya menyaring orang berdasarkan kemampuan membayar kuliah. Ijazah harus lahir dari proses belajar yang sah dan dapat diverifikasi. Gelar yang dibeli atau diperoleh melalui jalan pintas justru mengkhianati tujuan pembaruan.
Gelar juga harus disertai pembuktian kemampuan. Partai wajib menguji calon melalui pembacaan anggaran, penilaian rancangan pasal, dan analisis kasus kebijakan.
Untuk jabatan pimpinan, rekam kerja substantif harus dibuka kepada publik. Doktor yang tidak mampu memimpin pembahasan tetap tidak layak diberi palu sidang. Rekrutmen perlu menghargai orang yang memahami masalah dan berani mempertanggungjawabkan sikapnya.
Baca Juga: IPA Lawe-Lawe Kembali Beroperasi, Pelayanan Air Bersih PPU Diharapkan Normal
DPR harus memublikasikan riwayat pendidikan yang terverifikasi, kehadiran, kontribusi pembahasan, serta tindak lanjut pengawasan. Keterbukaan itu memungkinkan rakyat menilai hubungan antara kualifikasi dan hasil kerja.
Kesetaraan dengan pemerintah terwujud ketika DPR mampu mengoreksi argumen dan menolak usulan yang merugikan masyarakat. Gelar tinggi dan jam terbang politik harus menghasilkan keputusan yang masuk akal, bukan menjadi hiasan dalam hubungan yang transaksional.
Partai tidak boleh puas mengirim orang yang mampu mengumpulkan suara tetapi mengabaikan tuntutan pekerjaannya. Kita membayar wakil rakyat untuk menggunakan kewenangannya dengan pengetahuan dan keberanian.
Jika kelemahan kompetensi terus dipelihara, DPR berisiko menjadi ayam sayur di hadapan pemerintah. Harga kelemahan itu dibayar rakyat melalui anggaran yang salah sasaran dan undang-undang yang buruk. (*)
Sumber rujukan • Diakses 17 November 2026
[1] Kemenko Kumham Imipas, 12 November 2026, penjelasan mengenai pengunduran diri Gibran.
[2] BPS, Statistik Politik 2024, Bab 3.1, data pendidikan anggota DPR terpilih.
[3] Puskapol UI dan Kemen PPPA, Profil Tematik Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2024, bagian D.1.
[4] Medcom, 26 Januari 2026, Menteri Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota DPR Lulus SMA dari Paket C.
[5] Kemendikdasmen, 10 November 2026, Hasil TKA Paket C Bisa untuk Mendaftar Perguruan Tinggi.
[6] MK RI, 5 Agustus 2026, Uji UU Pemilu Persoalkan Syarat Pendidikan Calon Anggota DPR; Pasal 240 ayat (1) huruf e.
[7] Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf a.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


