PROKAL.CO- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pengelolaan dana desa dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, terdapat dana desa yang tidak tersalurkan secara penuh kepada masyarakat. Temuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyebut bahwa selama sepuluh tahun terakhir banyak aparat desa diduga menyalahgunakan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa-desa. Akibatnya, dana yang seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat justru tidak sepenuhnya sampai ke sasaran. Pernyataan ini sekaligus menjadi sorotan serius terhadap tata kelola dana desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan di tingkat akar rumput.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah akan berupaya meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Ia menyatakan sudah saatnya dilakukan penertiban menyeluruh agar dana desa benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan rakyat. Indikasi penyimpangan tersebut tercermin dari banyaknya kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara baik.
Kondisi tersebut menurut Presiden tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah pusat berencana memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki mekanisme penyaluran, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Indonesia. Pembenahan ini bukan hanya soal penindakan hukum, tetapi juga perbaikan sistem secara sistemik.
Salah satu langkah nyata yang akan ditempuh adalah mendorong penggunaan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa agar lebih terbuka dan mudah diawasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi perhatian utama agar potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan publik.
Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan akan bersifat nyata dan melampaui target. Penguatan ekonomi desa dan daerah menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan nasional. Jika dana desa dikelola secara tepat sasaran, perputaran ekonomi di tingkat desa akan menciptakan lapangan kerja dan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota.
Sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat, Presiden Prabowo juga berkomitmen membangun koperasi desa hingga kampung nelayan Merah Putih di sejumlah daerah. Melalui kampung nelayan tersebut, pemerintah akan menyediakan infrastruktur pendukung seperti pabrik es, cold storage, hingga akses pasar. Sementara itu, koperasi desa akan difungsikan sebagai wadah pengelolaan usaha bersama mulai dari sektor pertanian hingga UMKM.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan tersebut adalah mendorong kemandirian desa. Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang mampu mengelola potensi ekonominya sendiri. Dengan dana desa yang bersih dan koperasi yang kuat, Presiden optimistis desa-desa di Indonesia dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang nyata bagi bangsa. (*)
Editor : Indra Zakaria