JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan penjelasan terbaru mengenai rencana pengerahan ribuan personel Indonesia ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Jalur Gaza, Palestina. Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa pengiriman pasukan tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan melalui beberapa tahapan.
Rencana besar ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada KTT Dewan Perdamaian di Washington beberapa waktu lalu, di mana Indonesia menyatakan kesiapannya mengirimkan sedikitnya 8.000 personel. Menurut Yvonne, pengerahan secara bertahap adalah hal lumrah dalam operasional pasukan penjaga perdamaian untuk memastikan efektivitas di lapangan.
Saat ini, Kemlu bersama TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tengah mematangkan teknis pengerahan. Fokus utama pembahasan mencakup batasan mandat atau caveat pasukan. Indonesia memberikan penekanan khusus bahwa misi ini murni bersifat kemanusiaan dan non-tempur, serta tidak ditujukan untuk proses demiliterisasi.
Laporan dari mediator Amerika Serikat, Bishara Bahbah, menyebutkan bahwa kelompok pertama pasukan ISF kemungkinan besar akan memasuki wilayah Gaza pada awal April mendatang. Kontingen Indonesia dijadwalkan akan ditempatkan di bagian selatan Jalur Gaza, sementara unit dari negara lain akan bertanggung jawab mengamankan wilayah lainnya.
Selain persiapan personel, proses penetapan Wakil Panglima ISF juga masih terus berjalan. Pemerintah Indonesia memastikan keterlibatan aktif dalam seluruh proses perencanaan agar misi ini memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan pemulihan kondisi kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza. (*)
Editor : Indra Zakaria