JAKARTA – Di tengah eskalasi militer yang kian genting di Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat mematangkan arah kebijakan luar negeri Indonesia. Fokus utama saat ini tertuju pada keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka pada Selasa (3/3/2026) malam, Presiden Prabowo membuka ruang komunikasi lebar untuk merespons dinamika global ini. Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa Presiden sangat terbuka dalam menanggapi berbagai usulan dan pemikiran terkait posisi strategis Indonesia.
Hassan Wirajuda menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah resmi bergabung dengan BoP sejak Januari lalu, perkembangan mutakhir di Iran menjadi faktor krusial yang harus dihitung kembali. Konflik yang terjadi saat ini dinilai sebagai tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat internasional yang kuat.
“Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ujar Hassan Wirajuda saat memberikan keterangan di Istana Merdeka.
Dewan Perdamaian ini bukan hanya diisi oleh Indonesia. Sejumlah negara besar lainnya seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menyatakan komitmennya. Fokus utama dari koalisi ini awalnya adalah mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi di Gaza, Palestina.
Namun, pecahnya perang antara AS-Israel dengan Iran kini mengancam efektivitas badan tersebut. Para menteri luar negeri dari negara-negara anggota BoP sebelumnya telah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perdamaian yang dipimpin langsung oleh Trump. Kini, Indonesia dan anggota lainnya harus menghadapi ujian apakah badan ini tetap mampu menjalankan misi kemanusiaan di Gaza sementara perang besar meletus di wilayah sekitarnya.
Selain membahas strategi diplomatik tingkat tinggi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan langkah-langkah darurat untuk mengantisipasi dampak langsung konflik tersebut terhadap warga negara Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan pesawat penjemput khusus bagi jemaah umrah dan WNI yang berada di kawasan terdampak guna memastikan keselamatan mereka di tengah situasi Timur Tengah yang tidak menentu.
Keterbukaan Presiden Prabowo dalam berdiskusi dengan para tokoh nasional menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya mengambil posisi yang paling aman dan strategis: tetap memegang komitmen perdamaian dunia tanpa terjebak dalam pusaran konflik militer yang tidak berlandaskan hukum internasional.(*)
Editor : Indra Zakaria