PROKAL.CO- Pemerintah mulai mematangkan skema fleksibilitas kerja melalui kebijakan Work From Home (WFH) yang akan diberlakukan segera setelah momentum Lebaran 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional yang tengah terbebani tekanan ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat penggunaan bensin hingga 20 persen atau seperlima dari total konsumsi harian masyarakat saat beraktivitas normal.
Rencana implementasi WFH satu hari dalam lima hari kerja ini menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bersifat imbauan bagi sektor swasta. "Secara prinsip, sesudah Lebaran akan kita berlakukan. Penghematannya cukup signifikan, yakni seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan untuk mobilitas bensin," ujar Airlangga saat ditemui usai melaksanakan salat Id di Jakarta Selatan, Sabtu (21/3). Meski demikian, ia menekankan bahwa aturan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik yang harus tetap beroperasi secara tatap muka guna menjamin kelancaran layanan masyarakat.
Terkait pengaturan teknis dan durasi pelaksanaan, pemerintah akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun detail regulasinya. Airlangga menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen dalam waktu lama, melainkan sangat bergantung pada dinamika situasi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik yang memengaruhi stabilitas energi. "Nanti kita lihat situasinya, harga minyak, dan situasi perang. Kita ikuti terus perkembangannya," imbuhnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas krisis energi, tetapi juga menjadi model baru fleksibilitas kerja yang efisien pasca libur panjang Idulfitri. Dengan mengurangi satu hari perjalanan ke kantor, beban lalu lintas dan konsumsi energi fosil di kota-kota besar diharapkan dapat berkurang drastis tanpa mengganggu produktivitas nasional. Kini, para pekerja dan instansi terkait tinggal menunggu petunjuk teknis lebih lanjut yang akan segera diterbitkan dalam waktu dekat oleh kementerian terkait. (*)
Editor : Indra Zakaria