DPRD Paser Desak BPN Percepat Pembatalan Sertifikat Lahan untuk Pembangunan Jembatan Seniur 2

PROKAL.CO, TANAH GROGOT – Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, menegaskan akan terus mengawal kelanjutan pembangunan Jembatan Seniur 2 di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, yang mandek.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin (20/4/2026), DPRD meminta Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Paser segera menuntaskan persoalan administrasi lahan yang menghambat proyek strategis tersebut.

Baca Juga: Harga Tiket Pesawat di Bandara APT Pranoto Melonjak Tajam, Imbas Kenaikan Harga Avtur 38 Persen

Ketua Komisi III, DPRD Paser, Abdul Azis, menyatakan pembangunan jembatan ini merupakan kebutuhan mendesak bagi mobilitas dan ekonomi masyarakat. Ia menekankan, ketersediaan anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal agar tidak terjadi kerugian daerah.

"Kami menginginkan pembangunan jembatan ini tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat luas. Pihak ATR/BPN sudah mengakui adanya kesalahan pemetaan, dan kami harap koordinasi ke depan lebih jeli agar kejadian serupa tidak terulang di Kabupaten Paser," ujar Azis tegas.

DPRD menargetkan proses pembatalan sertifikat yang tumpang tindih dengan lokasi pembangunan tersebut dapat rampung dalam waktu tiga minggu.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser melalui Pejabat Fungsional Urusan Jembatan, Ikhsan Dharmasatrya, mengungkapkan kekhawatirannya terkait linimasa pengerjaan.

Jika status lahan belum klir hingga Mei mendatang, dikhawatirkan pengerjaan fisik akan melampaui tenggat waktu yang ditentukan.

Baca Juga: Sudah Hampir Empat Bulan Tak Ada Progres, Proyek Jembatan Seniur II di Kabupaten Paser Terkendala Status Lahan 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekkab Paser, Adi Maulana, mengingatkan pentingnya aspek legalitas guna menghindari risiko hukum pada masa depan.

Status lahan harus benar-benar bebas dari klaim perorangan. Risiko yang dihadapi adalah potensi temuan tindak pidana korupsi (tipikor).

Alokasi dana sebesar Rp 7 miliar untuk kelanjutan pembangunan ini tentu diharapkan Pemkab Paser agar tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).