PENAJAM-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipercaya menjadi pilot project pertama di Kaltim dalam program Data Desa Presisi (DDP) yang digagas oleh Pemprov Kaltim.
Program ini sebagai upaya dalam pengembangan data dan teknologi, baik data tentang kemiskinan, tengkes alias stunting, jumlah penduduk, dan informasi penting lainnya di tingkat desa dan kelurahan.
“DDP ini merupakan data yang luar biasa sebagai data perencanaan pembangunan,” kata Pj Bupati PPU Makmur Marbun di sela-sela kegiatan serah terima hasil DDP PPU antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim serta BPD Kaltim dan Kaltara oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Novotel Balikpapan, Jumat (16/2).
Baca Juga: Bawaslu Kutim Temukan Enam Pelanggaran
Menurutnya, melalui DDP tersebut terjamin ketepatannya. Sebab, prosesnya telah melalui sensus secara langsung di masyarakat. Sehingga, pemerintah dapat mengetahui secara detail terkait kondisi apa pun yang ada di seluruh desa dan kelurahan.
“Pemerintah PPU juga dapat merancang pembangunan di desa. Mulai di bidang sosial, sanitasi, pertanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Semua akan mudah dilakukan karena sudah ada datanya di sana,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya, data yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU sebagian besar hanya berdasarkan perkiraan. Sehingga, cenderung tidak akurat.“DDP ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan pembangunan mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten,” ujarnya.
Dirinya mencontohkan, terkait berapa jumlah ruas jalan yang rusak, rumah miskin, status sosial hingga persoalan terkecil di desa yang dapat diketahui.
“Tinggal kita klik, maka informasi itu akan muncul. Jadi dari DDP ini, kita sudah bisa merencanakan pembangunan sesuai kondisi di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Akmal Malik menyampaikan, proyek percontohan berbasis DDP merupakan tidak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. PPU dipilih menjadi proyek percontohan data desa presisi karena merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). PPU juga memiliki 24 kelurahan dan 30 desa.
“Ke depan, perencanaan pembangunan harus berbasis data agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran,” timpalnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien.
“Selama ini, kebanyakan perencanaan pembangunan hanya copy paste. Selama ini tidak jelas datanya. Saya tidak menyalahkan kebijakan masa lalu, mungkin itu benar di masa lalu,” sambungnya.
