Prokal.co, SANGATTA - Pasca melaksanakan Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat hearing yang dilaksanakan pada Rabu (19/6) di kantor DPRD.
Rapat hearing tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kutim Yosep Udau, Sobirin Bagus dan Bagian Hukum Perancangan Undang-Undang Saipul Anwar, serta Kasi Pencegahan dan Inpeksi DPKP Pemadam Kebakaran Adriansyah serta beberapa stafnya.
Saat memimpin rapat, Anggota DPRD Kutim Yosep Udau menyampaikan sejumlah hal dari usulan masyarakat yakni pembangunan sebuah bangunan agar diberi jarak, kemudian membuatkan rumah layak huni bagi yang terkena musibah tersebut serta penyediaan alat pemadam kebakaran di setiap desa.
"Ada beberapa usulan dari masyarakat saat kami bersosialisasi di Bengalon. Mereka minta kalau bisa membangun bangunan dengan memberi jaraknya aman. Masyarakat juga meminta pembangunan rumah layak huni, beserta penyediaan alat pemadaman di setiap desa," tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim Saipul Anwar, menanggapi hal tersebut, ia mengungkapkan, bahwa mengenai hal itu semuanya sudah terangkum dalam Perda pasal 4 huruf D, terkait kewajiban pemerintah dalam pemenuhan masyarakat ketika tertimpa bencana tersebut.
Hal serupa juga ditanggapi oleh Adriansyah yang mewakili Dinas Damkar Kutim. Ia juga menyampaikan hal yang sama pada rapat tersebut.
"Di sini kita sudah sampaikan pasal 28 huruf e bagi masyarakat membantu petugas dalam
pelaksanaan tugas. Pasal 32 di sini ada pembinaan dari pemerintah," ujar Adriansyah.
Menurutnya, Dinas Damkar sendiri memiliki seksi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aparatur. Dalam penyampaiannya tersebut ia mengatakan pembentukan relawan kebakaran (Retkar) yang sudah terbentuk di puluhan desa di Kutim.
"Mungkin sejauh ini sudah ada puluhan di setiap desa, terdapat koordinator untuk relawan tersebut," jelasnya. (Adv/la)
