Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alih Fungsi Lahan di PPU Semakin Mengkhawatirkan, Nyaris Seribu Hektare Sawah Sudah Jadi Kebun Sawit, Pemkab Lakukan Ini

R
Penulis: Redaksi❯
BERUBAH: Banyak lahan persawahan di Kabupaten PPU yang tergerus akibat alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.
BERUBAH: Banyak lahan persawahan di Kabupaten PPU yang tergerus akibat alih fungsi menjadi kebun kelapa sawit.

PROKAL.CO, PENAJAM-Alih fungsi lahan persawahan menjadi kebun kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin mengkhawatirkan. 


Advertisement

Luasan lahan pertanian produktif yang terus menyusut akibat ekspansi kelapa sawit memunculkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU pun bergerak cepat dengan menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) guna melindungi lahan pertanian berkelanjutan dengan regulasi yang jelas dan tegas.

“Kami akan meningkatkan pengawasan secara signifikan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi,” kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) PPU, Andi Trasodiharto, saat menjawab pertanyaan media ini mengenai semakin masifnya konversi lahan sawah oleh masyarakat di PPU berganti komoditas kelapa sawit, Minggu (1/6/2025).

Advertisement

Data terbaru yang diperoleh media ini menunjukkan betapa mendesaknya situasi ini.

Diperkirakan, ratusan hektare lahan persawahan subur di PPU telah beralih fungsi secara drastis. 

Di Kecamatan Penajam kehilangan sekira 310 hektare, Kecamatan Waru 238 hektare, dan yang paling parah, 400 hektare di Kecamatan Babulu telah berubah wujud.

Advertisement

“Lahan pertanian tanaman pangan itu hilang, dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit,” kata Andi Trasodiharto dengan nada prihatin.

Kenyataan ini, lanjut dia, mendorong Pemkab PPU untuk segera menggodok raperda yang akan memperkuat perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di PPU.

Andi Trasodiharto menjelaskan, sebenarnya beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan LP2B, termasuk sebagian besar di Kecamatan Babulu, di mana petani seharusnya tidak diperkenankan melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk kebun kelapa sawit, karet, maupun permukiman.

Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya celah.

Penyusunan peraturan daerah ini, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 13 Tahun 2016, serta perubahan atas Perda Kaltim Nomor 1 Tahun 2011, yang keduanya membahas mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Regulasi baru yang saat ini tengah dibahas internal diharapkan menjadi "benteng" kuat yang melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.

Andi Trasodiharto menambahkan, raperda tersebut akan segera dikoordinasikan dengan DPRD PPU untuk segera dibahas dan disahkan.

“Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan masa depan ketahanan pangan PPU tidak tergerus oleh ekspansi komoditas monokultur yang kian tak terkendali,” tegasnya. (rie/far)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

RSUD RAPB PPU Edukasi Pasien tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ginjal

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat upaya edukasi kesehatan kep

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Kesadaran Warga ke Posyandu Masih Rendah, Ketua TP-PKK PPU Minta RT Lebih Aktif

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Hj. Dewi Yuliana, menyoroti masih

Mulai 2027, DPMD PPU Usulkan Kenaikan Insentif Kader Posyandu Desa

Mulai 2027, DPMD PPU Usulkan Kenaikan Insentif Kader Posyandu Desa

Kabar baik bagi kader Posyandu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU mengusulkan kenaika

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer