TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kalimantan Utara, utamanya di wilayah perbatasan Malinau menjadi topik pada Respons Kaltara edisi ke-3, kemarin (19/2).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara Samuel Parrangan dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Malinau H Zainal Arifin menjadi narasumber pada edisi kali ini.
Keduanya membeberkan mengenai upaya percepatan pencapaian target 100 persen warga Kaltara, khususnya Malinau dalam melakukan perekaman data KTP elektronik. Disdukcapil Kaltara mengandalkan Sistem Pelayanan Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan (SiPelandukilat), sementara Disdukcapil Malinau dengan program Jemput Bola atau JeBol.
Kedua program ini dilakukan melalui sistem petugas ke wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. Utamanya di perbatasan. “Sampai saat ini, persentase perekaman data KTP-el di Kaltara mencapai 95 persen, dan terus meningkat seiring dilakukannya program pelayanan kependudukan dengan jemput bola. Baik melalui SiPelandukilat atau JeBol,” kata Samuel.
Pun demikian, ada sejumlah persoalan yang menghinggapi upaya keras dari kedua instansi itu. Yakni, jaringan internet, perangkat perekaman dan ketersediaan stok blangko KTP-el. “Untuk urusan jaringan internet, kami terkendala dengan masih adanya pemadaman listrik di wilayah Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Akibatnya, data hasil perekaman, khususnya dari wilayah perbatasan akan terganggu,” ungkap Samuel.
Lalu, soal perangkat perekaman. Diakui Samuel perangkat ini rentan kerusakan. “Upaya mengatasinya sesuai arahan dari pusat, untuk perangkat perekaman yang rusak akan dikumpulkan di Disdukcapil Tarakan guna dilakukan perbaikan oleh teknisi dari pusat,” ujarnya.
Sedangkan untuk stok blangko KTP-el bergantung kepada pusat. Disdukcapil Kaltara sendiri akan menyampaikan usulan penyediaan maupun tambahan blangko sesuai dengan usulan dari pemerintah kabupaten/kota.
Diingatkan pula oleh Samuel untuk menikmati layanan adminduk ini, masyarakat diimbau untuk datang langsung ke kantor pelayanan kependudukan setempat secara personal. “Jangan melalui perantara, karena itu akan memberi beban biaya bagi masyarakat. Yang pasti, layanan yang kami berikan gratis,” tegas.
Sementara itu, H Zainal berharap masyarakat dapat segera melaporkan diri kepada pihaknya. Apabila ada warga yang belum memiliki dokumen adminduk. “Silakan laporkan apabila ada warga Malinau yang belum memiliki dokumen adminduk. Kami selalu membuka diri, dan siap setiap saat melayani warga yang membutuhkan,” ujarnya. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

