TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengelar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Kantor Bupati Berau, Kamis (21/2). Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola barang dan jasa di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait aturan yang baru saja berlakukan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Muharram. Sosialisasi ini juga dihadiri kuasa penguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan dan Auditor Inspektorat. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Perwakilan LKPP Imam Arumsyah menyampaikan, dalam aturan baru ini ada empat pilar yang dianut, yaitu regulasi, kelembagaan, organisasi dan keamanan. Empat pilar yang dimasukkan pada Perpres 16 tahun 2018 ini diharapkan bisa menjalankan proses belanja barang dan jasa dengan aman sesuai regulasi. “Kalau di Berau, saya lihat struktur organisasi yang membidangi pengadaan barang dan jasa ini sudah sangat baik serta mengadopsi aturan yang baru ini. Kami harap ke depan bisa menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Berau Muharram menegaskan bahwa pengelola barang dan jasa di masing-masing OPD harus lebih profesional. Jangan ada hal-hal yang tidak sesuai dalam melakukan pengadaan barang dan jasa ini. Seluruhnya harus bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang ada.
Karena selama ini masih ada beberapa persoalan yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa ini. Akibatnya, persoalan ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. “Kalau bisa, saya harap proyek-proyek yang akan dikerjakan dapat direncanakan satu tahun sebelumnya. Karena kalau perencanaan dan pengerjaan bersamaan, bisa tidak selesai. Kalau pun ada yang selesai tentu pekerjaannya tida maksimal. Saya tegaskan ke depan, selema belum ada perencanaan ini, jangan diakomodasi,” tegasnya.
Menurutnya, dalam pengadaan barang dan jasa harus bisa mewujudkan efisiensi dan efektif. Dengan sosialisasi ini, diharapkan perpres ini bisa diwujudkan kedepannya. Sehingga pengelolaan menjadi lebih profesional dan sesuai aturan yang berlaku. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

