Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Minta Tambahan Kuota Produksi Batu Bara

u
Penulis: uki-Berau Post❯

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie berencana untuk kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, guna membahas persoalan kebijakan alokasi batu bara untuk domestik atau domestic market obligation (DMO), serta meminta penambahan kuota produksi batu bara bagi Kaltara.


Advertisement

 

Itu disampaikan Gubernur pada pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan pertambangan batu bara wilayah Kaltara di ruang rapat lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

 

Advertisement

Irianto mengatakan, kebijakan DMO dinilai kurang transparan. Disamping itu, DMO yang terealisasi menjadi rujukan bagi Kementerian ESDM dalam pemberian kuota produksi batu bara di suatu daerah. “Sesuai data Kementerian ESDM, realisasi DMO yang diakui bagi Kaltara untuk 2018 sebesar 423.179 ton dari realisasi produksi 12,5 juta ton. Ini berbeda dengan data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltara. Dimana DMO 2018 mencapai 2.196.350 ton dari realisasi produksi 13.610.413 ton. Ini yang akan diklarifikasi dengan Menteri ESDM,” beber Irianto.

 

Dengan data Kementerian ESDM, maka pada tahun ini kuota produksi batu bara di Kaltara dijatah 6,25 juta ton. “Kuota itu sama dengan 1,28 persen dari kuota produksi batu bara nasional tahun ini sebesar 463 juta ton,” ungkap Gubernur.

Advertisement

 

Tingginya atensi Gubernur terhadap upaya penambahan kuota produksi batu bara Kaltara, juga didorong oleh respons lamban Kementerian ESDM terhadap upaya serupa yang dilakukan tahun lalu. “Sedianya Menteri ESDM secara lisan sudah memberikan persetujuan penambahan kuota produksi batu bara di Kaltara. Hanya saja dalam realisasinya, Dirjen Minerba belum ada mengeluarkan keputusan. Termasuk membalas surat dari saya terkait hal yang sama,” urai Irianto.

 

Pentingnya kuota produksi batu bara ini ditingkatkan lantaran akan berpengaruh pada banyak sisi kehidupan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan dana bagi hasil. “Jika kuota produksi batu bara ini berkurang, maka pihak perusahaan akan mengurangi kinerja produksinya. Ini artinya, mengurangi pengeluaran yang berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Ujung-ujungnya adalah pemutusan hubungan kerja, dan bertambahlah pengangguran,” papar Irianto.

 

Sesuai data Dinas ESDM Kaltara, sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan batu bara di Kaltara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, dari rencana PNBP Rp 522,8 miliar, terealisasi Rp 567,4 miliar. Tahun lalu, dari rencana PNBP Rp 520,5 miliar, terealisasi Rp 690,1 miliar. Untuk tahun ini, rencana PNBP ditarget Rp 730,1 miliar.

 

Sehubungan dengan usulan penambahan kuota produksi batu bara itu, maka pembagian kuota produksi yang sudah ditetapkan pun ditunda. Sedianya, pembagian dilakukan kemarin untuk 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kaltara.

 

“Untuk pendahuluan, saya menugaskan Kepala Dinas ESDM beraudiensi ke Kementerian ESDM membahas masalah ini. Apabila tak bisa direalisasikan, maka saya bersama pihak perusahaan akan meminta dijadwalkan bertemu Menteri ESDM. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus solid dan memiliki pemahaman yang sama,” ujarnya. (humas) 

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer