Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerimaan Pajak Jadi Modal Pembangunan Daerah

u
Penulis: uki-Berau Post❯

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penyerahan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2019, di ruang rapat Sangalaki Setkab Berau, Senin (4/3). Sebanyak 50.450 lembar SPPT diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, kepada perwakilan kelurahan, perusahaan dan perseorangan yang menjadi wajib pajak PBB-P2.


Advertisement

Kepala Bapenda Berau Maulidiyah menyampaikan, pokok ketetapan SPPT Tahun 2019 sekitar Rp 5,796 miliar, dengan target penerimaan sebesar Rp 3,5 miliar. Sementara untuk realisasi dari SPPT Tahun 2018 lalu, dari 53.590 lembar SPPT, sebanyak 27.528 SPPT lunas dengan realiasi murni sekitar Rp 2,2 miliar dan realisasi tunggakan sekitar Rp 636,385 juta.

“Untuk 2019, ketetapan SPPT sebesar Rp 5,796 miliar atau naik 7 persen dari tahun lalu. Meskipun ada penurunan terhadap objek pajak sekitar 3.140. Karena ada usulan penghapusan objek pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya dan akan kembali dilakukan pada kampung yang mengusulkan,” jelasnya.

Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2, pihaknya telah menggandeng kecamatan dengan menerbitkan surat keputusan Bupati Berau terkait target penerimaan per kecamatan. Sehingga camat dan perangkatnya berperan mendorong masyarakat membayar pajak. Selain itu juga memberikan reward kepada kepala kampung maupun lurah yang penerimaan PBB-P2 terbesar. Kepada wajib pajak, Bapenda Berau setiap tahun juga memberikan reward bagi yang telah melunasi pajak sebelum jatuh tempo, dengan berkesempatan mengikuti undian berhadiah. Dalam penagihan pajak Bapenda juga telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Berau sebagai pengacara negara.

Advertisement

“Yang masih jadi kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha dalam pendaftaran dan pembayaran objek pajak. Selain itu, masih terbatasnya SDM khususnya pemeriksa pajak, penilai objek pajak, dan belum tersedianya juru sita serta tenaga PPNS di Bapenda,” jelasnya.

Sementara Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menegaskan, pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Modal dalam pembangunan ditegaskan Agus adalah dana, dan salah satu sumber dana tersebut adalah pajak. Sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pencapaian pembangunan sangat penting melalui kewajiban menunaikan pajak.

Dari SPPT yang diterbitkan, lanjut Agus, masih ada yang belum terdata. Sementara yang sudah terdata masih ada yang belum membayar. Dikatakannya, potensi penerimaan dari PBB-P2 cukup besar dan menjadi modal pembangunan Kabupaten Berau. “Perlu ada terobosan yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,” tegasnya.

Advertisement

Sistem penagihan pajak yang dilakukan selama ini menurutnya masih pola lama. Dimana SPPT yang diterbitkan diserahkan melalui kecamatan dan kelurahan maupun kampung untuk diteruskan kepada ketua RT dan masyarakat wajib pajak. Selanjutnya masyarakat membayar melalui loket yang ditetapkan. Ke depan wabup mendorong ada sistem yang lebih mudah lagi dalam penerapan pembayaran PBB-P2. Sehingga masyarakat secara otomatis wajib membayar PBB-P2 yang telah diterbitkan. (hms4)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer