TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mengikuti workshop penataan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar (PPKT) di Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 5 sampai 6 Maret 2019. Workshop ini dihadiri Sekretaris Daerah Berau, M Gazali serta Plt Kepala Dinas Perikanan Berau, Tentram Rahayu.
Pada workshop ini, Pemkab Berau menyampaikan rencana pengelolaan PPKT kepada Ditjend Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah berencana melakukan pengelolaan dengan membuat sertifikat hak atas tanah yang berada di PPKT. Hal ini juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Maratua dan Pulau Sambit di Kabupaten Berau Kaltim.
Dalam kegiatan ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memperkuat kedaulatan, mengembangkan ekonomi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat Berau khususnya PPKT masuk dalam daerah perbatasan negara. Sehingga dinilai penguatan wilayah ini sangat diperlukan. “Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan di sana,” jelas M Gazali, didampingi Plt Kepala Dinas Perikanan Tentram Rahayu.
Atas penyampaian Pemkab, lanjut Gazali, KKP akan melakukan tindaklanjut. Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu evaluasi perizinan resort di Maratua, verifikasi kepemilikan lahan dan pemanfaatan di Maratua, pertemuan Pemkab Berau dengan beberapa kementerian terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar untuk menjaga kedaulatan Pulau Maratua sebagai etalase bangsa.
“Kantor BPN Kabupaten Berau dalam waktu dekat juga akan menerbitkan sertifikat lahan di Pulau Sambit. Direncanakan akhir maret ini KKP akan ke Pulau Maratua untuk menindaklanjutinya dan rapat dengan Pemkab Berau,” ujar Gazali.
Dalam rencana ini juga akan dibentuk tim evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Maratua. Karena banyak kebijakan yang akan diambil mencakup beberapa sektor. Sehingga tim evaluasi ini akan melibatkan banyak kementerian. “Nanti tim yang dibentuk yaitu Pemkab Berau dan 17 kementerian. Kita harap rencana ini bisa berjalan lancar hingga dapat direalisasikan,” pungkasnya. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

