TANJUNG REDEB – Usai pelaksanakan musyawarah rencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020 dilanjutkan dengan forum perangkat daerah. Kegiatan digelar di Ruang Rapat Sangalaki Kantor Bupati, Rabu (27/3) pagi. Forum OPD ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten, M Gazali.
Dalam laporannya, Ketua Bapelitbang Berau, Agus Wahyudi menyampaikan bahwa forum perangkat daerah ini merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum masuk ke musrenbang kabupaten. Hal-hal prioritas apa yang akan dimasukan dalam perencanaan pembangunan nantinya. Begitu juga dengan singkronisasi antarOPD dan kecamatan yang disesuaikan dengan RPJMD.
Diharapkan agar kegiatan ini mendapatkan kesepakatan bersama dalam penyusunan rencana program pembangunan nantinya. Khususnya apa saja program yang masuk dalam prioritas. Karena sangat banyak prioritas yang harus dipenuhi. Sehingga ada kesepahaman bersama dalam menjalankan program yang benar-benar prioritas.
“Ada penandatanganan kesepakatan bersama dari hasil forum ini,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali menjelaskan bahwa tema kegiatan ini yaitu penguatan dan pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan dan potensial. Sesuai dengan tema ini, diharapkan agar hasil yang dicapai dapat dimasukan dalam rencana pembangunan nantinya untuk memaksimalkan potensi unggulan dan potensial. “Saat ini program prioritas yang akan kita jalankan yaitu pariwisata dan pertanian,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan agar seluruh OPD dapat menjalankan program yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Karena sejauh ini masih ada OPD yang menjalankan program kerja tidak sesuai dengan program strategis yang telah disusun. Akibatnya adanya pergeseran anggaran yang melebih rencana yang telah disusun. “Jadi harus dicermati dulu sebelum program kerja ini diserahkan,” katanya.
Gazali juga mengungkapkan hasil dari musrenbang kecamatan, total anggaran yang masuk ke pemerintah daerah mencapai Rp 15 triliun. Angka ini lah yang harus dipangkas lagi hingga Rp 800 juta sesuai dengan belanja pemerintah daerah. Melalui forum ini lah diseleksi program apa saja yang masuk dalam skalas prioritas. “Kita harus menentukan apa saja yang paling diprioritaskan sesuai dengan renstra dan renja sehingga dapat mengikuti RPJMD yang ada,” pungkasnya. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

