TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI ) Perwakilan Kalimantan Timur, di Samarinda, Jumat (29/3) lalu.
LKPD tersebut diterima Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serahterima. Turut mendampingi Wakil Bupati Agus Tantomo, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, Asisten Sekretariat Kabupaten Berau, Inspektur Inspektorat, Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor.
Selain menyerahkan LKPD, Wakil Bupati Agus Tantomo juga menerima hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian daerah tahun anggaran 2018 semester II dan resume pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemkab Berau per semester II 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim.
Penyusunan laporan keuangan Kabupaten Berau tahun anggaran 2018 telah disajikan dan mengikuti standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan.
“Alhamdulillah laporan Kabupaten Berau tahun 2018 telah selesai disusun dan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Kaltim sesuai waktu yang ditetapkan,” ungkap Agus Tantomo.
Ia berharap pemeriksaan laporan keuangan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Berau.
Pemkab Berau ditegaskan Agus Tantomo, selalu serius dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKPD yang disampaikan diharapkan dapat kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Agus Tantomo berharap penyerahan laporan ini ada tindak lanjut dan jika ada kekeliruan dari penyampaian dan penyusunan dapat segera dibenahi, sebelum nantinya dilakukan pemeriksaan secara rinci. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga diharapkan dapat mengikuti tahapan yang ada dengan serius dan segera menindaklanjuti pembenahan-pembenahan yang memang harus dilakukan.
“Jika memang ada kekurangan atau kelemahan kita, saya meminta OPD dapat serius dan segera melakukan pembenahan atau perbaikan,” tegasnya.
Dalam penyampaian LKPD, diakui Agus Tantomo, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius. Seperti pelaporan aset, khususnya aset bawah tanah yang saat ini terus disempurnakan. Begitu juga dengan pelaporan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang kini juga masuk dalam LKPD masih harus dibenahi. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

