Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KBM Tanjung Selor Penuhi Tiga Kriteria Kota Baru Publik

u
Penulis: uki-Berau Post❯

Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Sejauh apa rencana ini berjalan?


Advertisement

 

ZULKARNAIN LUBIS, Humas

 

Advertisement

PROGRAM pembangunan kota baru mandiri merupakan program prioritas pembangunan Kaltara yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Utara. Program ini sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang RPJMN 2015-2019 yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Advertisement

 

Diungkapkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, visi pemerintahan saat ini memiliki sasaran pengembangan wilayah 2015-2019 yaitu pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan

metropolitan di luar Pulau Jawa Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali.

 

“Kota Tanjung Selor bersama dengan Pontianak, Manado, Palembang dan Sofifi dijadikan quick wins yang dapat mendukung implementasi kebijakan

pembangunan kota-kota baru publik dimana kota baru tersebut dianggap memenuhi 3 kriteria yaitu dukungan kebijakan, kesiapan lokasi, dan kesiapan pelaksanaan,” ungkap Irianto.

 

Lebih jauh, pada Oktober 2018 pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri

(KBM) Tanjung Selor. “Secara khusus saya atas nama Pemprov dan masyarakat Kaltara mengucapkan terimakasih terhadap respon cepat yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga pada Oktober 2018 terbit Inpres No. 9/2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” ujarnya.

 

Dilihat dari program pembangunan 10 Kota Baru di Indonesia yang tertuang didalam RPJMN 2015-2019, Inpres ini merupakan satu-satunya produk hukum yang

terkait langsung dengan pembangunan Kota Baru di Indonesia. “Hal ini menandakan kepedulian Presiden terhadap kawasan perbatasan sesuai dengan Nawacita ke-3 yaitu : “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan”,” jelas Gubernur.

 

Meskipun pada saat terbitnya inpres ini masih terjadi kendala penterjemahan di lapangan terhadap point-point didalamnya, akan tetapi melalui penyusunan rencana aksi inpres ini diharapkan semua pihak yang terlibat pada pembangunan KBM

Tanjung Selor dapat melakukan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

 

“Dalam pembangunan KBM Tanjung Selor, tentu saja kata kuncinya adalah koordinasi dan intergrasi satu dengan yang lain sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat terwujud,” papar Irianto.

 

Dari 5 program dan 41 kegiatan di rencana aksi yang akan ditandatangani tersebut, ada 19 kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara dan Kabupaten Bulungan, sementara sisanya merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga. (*/humas)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer