Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perusahaan Diimbau Input LKPM

u
Penulis: uki-Berau Post❯

TANJUNG SELOR – Guna memperkuat investasi di Kalimantan Utara, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara mengimbau kepada seluruh perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan I berbasis online.


Advertisement

 

Kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto mengungkapkan, metode penyampaian laporan menggunakan hak akses yang telah diberikan kepada masing-masing perusahaan. Menurutnya, ini wajib disampaikan oleh perusahaan karena sudah ada payung hukumnya, yakni Peraturan Kepala (Perka) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

 

Advertisement

“Hingga saat ini kami melihat belum ada perusahaan yang meng-input, laporan kegiatan penanaman modalnya secara online, batas penyampaiannya paling lambat 10 April 2019,” kata Risdianto, belum lama ini.

 

Meski demikian, penyampaian laporan tersebut masih bisa dilakukan di atas tanggal 10 April 2019. Artinya, selama BKPM belum merilis laporan itu, perusahaan masih bisa menyampaikan LKPM-nya secara online. Namun, jika ditemukan perusahaan yang menyampaikan LKPM-nya melewati batas, tentu BKPM akan memberikan sanksi sesuai dengan perka yang berlaku. Sanksi tersebut berupa peringatan hingga pencabutan izin.

Advertisement

 

“Kami berharap kepada perusahaan penanaman modal untuk segera menyampaikannya sebelum batas akhir,” tegasnya.

 

Risdianto mengatakan, untuk triwulan II, LKPM akan kembali disampaikan mulai 1 April hingga Juni, dan batas penyampaiannya 10 Juli 2019. “Biasanya perusahaan menyampaikan LKPM pada tanggal 8, karena pada saat awal, biasanya masih dalam proses membuat penyampaian laporan itu. Para invenstor juga sudah diberi hak akses untuk meng-input laporannya secara mandiri,” bebernya.

 

Risdianto mengimbau kepada setiap perusahaan untuk segera menyampaikan LKPM periode triwulan I Januari hingga Maret, dengan batas akhir penyampaian tanggal 10 April 2019. “ Karena LKPM ini menjadi basis alat pengendalian bagi pemerintah. Termasuk jika izin prinsipnya sudah mati, bisa dengan cepat ditindaklanjuti, karena sistem pelaporan LKPM ini secara online,” ujarnya. (humas)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer