TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar bimbingan teknis pengelola keuangan desa, Kamis (4/4) kemarin. Bimtek ini dibuka oleh Sekretaris Kabupaten M Gazali.
Melalui Bimtek ini, diharapkan sistem pengelolaan keuangan di kampung lebih maksimal lagi. Sehingga pelaporannya bisa tepat waktu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah kampung dalam mengelola keuangan. Sehingga tujuan yang ditargetkan dalam pengelolaan keuangan dapat dicapai.
Ia menilai bahwa pengelolaan keuangan ini wajib dan harus dikuasai oleh pemerintah kampung. Apalagi setiap kampung menerima alokasi dana kampung (ADK) yang nilainya setiap tahun cukup besar. Tentu dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka anggaran yang ada dapat dimaksimalkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita laksanakan pelatihan ini karena setiap tahunnya itu selalu ada peraturan yang baru. Sehingga pemerintah kampung harus bisa mengetahui aturan ini dan mengikutinya. Sehingga pengelolaan keuangan dan pelaporan dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
Sementara Sekkab Berau M Gazali berharap agar pelatihan ini dapat dimaksimalkan oleh peserta. Menurutnya, pengelolaan keuangan ini merupakan hal yang melekat erat dengan program pembangunan di kampung. Tentu dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka pembangunan di kampung juga menjadi lebih tepat sasaran dan
berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pengelolaan keuangan dan sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga pemerintah kampung tinggal mengikuti dan menjalankan saja,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah kampung juga harus memiliki target yang jelas setiap tahunnya. Ini lah yang menjadi bahan evaluasi setiap tahunnya mengenai hal-hal apa saja yang masih menjadi kekurangan. “Harus bisa disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah kampung. Program yang dijalankan harus sesuai dengan rencana kerja dan rencana strategis. Konsisten dengan rencana awal, itu yang terutama,” terangnya.
Gazali juga mengatakan menyusun program, pemerintah kampung harus memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Meskipun anggaran yang diturunkan besar, bila tidak memiliki dampak nyata bagi pembangunan kampung maka program ini tidak maksimal dijalankan.
Tentu harus ada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan disesuaikan dengan program kerja pemerintah kabupaten. “Harus ada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Tentu program ini akan sukses jika masyarakat sudah menikmati manfaat pembangunan,” pungkasnya. (hms5/har)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

