TANJUNG SELOR – Pemberdayaan keluarga perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan PKK. Dengan demikian, perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/4).
Rita menuturkan bahwa Perpres No. 99/2017 adalah pedoman operasional gerakan PKK di Indonesia dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti dimaksud di atas. Dimana panduan teknisnya diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Dalam Negeri.
“Ini juga berarti pemerintah mengakui peranan dan keberadaan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan masyarakat yang sangat potensial dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Perpres itu, lanjutnya, secara umum mengatur tentang sasaran yang perlu diwujudkan. Di antaranya gerakan peningkatan PKK melalui 10 Program Prioritas PKK. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

