Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PKK Sosialisasikan Perpres 99/2017

u
Penulis: uki-Berau Post❯

TANJUNG SELOR – Pemberdayaan keluarga perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan PKK. Dengan demikian, perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.


Advertisement

 

Demikian disampaikan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltara Hj Rita Ratina Irianto Lambrie saat membuka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/4).

 

Advertisement

Rita menuturkan bahwa Perpres No. 99/2017 adalah pedoman operasional gerakan PKK di Indonesia dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat seperti dimaksud di atas. Dimana panduan teknisnya diatur lebih lanjut melalui peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

“Ini juga berarti pemerintah mengakui peranan dan keberadaan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan masyarakat yang sangat potensial dalam ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Advertisement

 

Perpres itu, lanjutnya, secara umum mengatur tentang sasaran yang perlu diwujudkan. Di antaranya gerakan peningkatan PKK melalui 10 Program Prioritas PKK. (humas)

Advertisement
Editor : uki-Berau Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer