TANJUNG REDEB - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menggelar sosialisasi dan focus group discussion (FGD) perizinan pemanfaatan ruang laut di Pulau Maratua dan Pulau Sambit Kabupaten Berau.
FGD yang digelar di pendopo Kecamatan Maratua, Selasa (30/4) kemarin, dihadiri Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pengelola resor serta lembaga swadaya masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi dan FGD.
Direktur Perencanaan Ruang Laut, KKP, Suharyanto menjelaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, salah satu target pemerintah yang perlu dituntaskan adalah menyelesaikan zonasi pulau-pulau kecil terluar, termasuk Pulau Maratua dan Pulau Sambit. Sehingga KKP mensosialisasikan rencana pemanfaatan dan proses perizinan ruang laut.
Maratua sebagai kawasan strategis nasional juga menjadi destinasi wisata bahari, digadang-gadang jadi salah satu sumber devisa negara. Untuk itu rencana zonasi sesuai Permen KKP Nomor 4 tahun 2018, sebagian besar zonasi sekitar Maratua merupakan zona konservasi.
Saat ini, pemerintah memproses beberapa ketentuan tetang perizinan ruang daratan dan ruang perairan sekitar pulau-pulau kecil terluar. Sehingga sosialisasi dan FGD diharapkan menjadi informasi bersama dalam proses pemberian izin, termasuk Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau kecil terlaur di Indonesia.
Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyambut baik sosialisasi dan FGD yang digelar KKP dalam memberikan informasi terkait perizinan pemanfatan ruang laut. Kegiatan ini menurutnya penting bagi Kabupaten Berau dalam pengelolaan dan penataan kawasan pulau-pulau kecil terluar. Kabupaten Berau dari luas 3,4 juta hektare, kawasan perairan mencapai 1,2 juta hektare. Dengan hadirnya tim KKP diharapkannya dapat memberikan informasi lengkap kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha pariwisata.
Pemkab Berau, kata Agus, sudah melakukan berbagai upaya penertiban, terutama di wilayah Maratua dengan beberapa kali sosialisasi perizinan. Bahkan Pemkab Berau telah memberikan kebijakan pemutihan dalam proses izin mendirikan bangunan (IMB) dengan harapan semua tempat usaha memiliki IMB. Pasalnya dengan memiliki izin juga memudahkan pemerintah menerapkan retribusi lain yang menjadi sumber pendapatan asli daerah. “Jika tidak ada izin maka ilegal dan kita akan sulit menerapkan pungutan retribusi lain yang akan menjadi kerugian daerah,” jelasnya.(hms4/asa)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

