TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie kembali mengingatkan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Utamanya yang berkaitan dengan penggantian kerugian materiil, agar segera diselesaikan.
Penekanan itu disampaikan Irianto saat rapat bersama kepala OPD di rumah jabatan gubernur, Minggu (5/5). Salah satu bahasan penting dalam rapat tersebut adalah mengenai hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kaltara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018. BPK memberikan beberapa catatan temuan yang perlu diklarifikasi dan dibenahi. Termasuk juga adanya kerugian materiil yang harus dikembalikan.
“Kalau yang kekeliruan administrasi segera diperbaiki. Jika ada yang perlu diklarifikasi, secepatnya diklarifikasi. Terutama lagi jika ada yang harus mengganti secara materiil, saya minta segera diganti. Paling lambat sebelum Kamis (9/5) nanti,” tegas Gubernur.
Diungkapkan, perbaikan, klarifikasi dan penggantian materiil sangat penting. Karena akan berpengaruh pada pemberian opini dari BPK. “Dan, yang lebih penting lagi adalah untuk upaya pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Seperti biasa, dalam rapat staf kemarin, juga dibahas mengenai agenda beberapa hari ke depan. Di antaranya persiapan menjelang Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), rapat mengenai stok bahan makanan menjelang Ramadan, serta terkait dengan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2018. (hm)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

