TANJUNG SELOR – Pemerintah memastikan pembangunan fisik Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor akan dimulai awal tahun depan. Sesuai kesepakatan yang ditandatangani dalam rencana aksi percepatan KBM Tanjung Selor pada Maret 2019 lalu.
Dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, 12 kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, menyatakan siap melakukan aksinya sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing. Kepada kementerian maupun pemerintah daerah yang tidak melaksanakan aksi, akan mendapat rapor merah. Oleh Menko Perekonomian, progresnya akan dilaporkan kepada Presiden.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) Suheriyatna melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Sudjadi mengatakan, sesuai tugas dan kewenangannya seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan KBM Tanjung Selor, salah satu yang disiapkan oleh Pemprov adalah lahan.
Diungkapkan, saat ini lahan yang disiapkan untuk lokasi pembangunan KBM Tanjung Selor ada sekitar 500 hektare. Lahan itu memang masih minim, dari rencana luasan KBM Tanjung Selor yang akan mencapai 11 ribu hektare. Dimana, khusus untuk pusat pemerintahan di dalamnya mencapai 2.500 hektare.
"Saat ini sudah 500 hektare yang kita bebaskan. Memang masih ada kurang pembiayaan atau pembayaran terhadap surat tanah yang ada, tapi insya Allah itu bisa secepatnya kita selesaikan," kata Sudjadi pada Respons Kaltara, beberapa hari lalu.
Sudjadi menambahkan, sesuai kesekapatan melalui rencana aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu, pembangunan fisik KBM Tanjung Selor akan dimulai awal 2020. Pembangunan digarap bersama-sama sejumlah kementerian, yang mendapatkan instruksi dari presiden.
Disebutkan, sesuai inpres ada 12 kementerian dan lembaga ditambah Pemprov Kaltara, dalam hal ini Gubernur Kaltara dan Pemkab Bulungan (Bupati Bulungan) diinstruksikan Presiden Jokowi mempercepat realisasi KBM dengan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan juga kewenangan masing-masing. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didaulat mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan instruksi Presiden ini secara reguler dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
"Dalam action plan atau rencana aksi, jelas disebutkan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki table rencana kerja pasti, termasuk target-target pencapaiannya. Disepakati melalui rencana aksi itu, pembangunan fisiknya dimulai awal tahun 2020. Itu betul-betul mulai fisik. Dengan catatan, ada APBD kita masuk kesana (program pembangunan KBM Tanjung Selor)," ujarnya. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

