TANJUNG SELOR – Program rehab rumah untuk keluarga kurang mampu di Kalimantan Utara, segera direalisasikan. Menurut laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Rumah, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, saat ini sudah tahap verifikasi. Ditargetkan pada bulan rehab rumah sudah dimulai.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, tahun ini ada sebanyak 2.940 unit rumah warga kurang mampu di Kaltara yang mendapat bantuan rehab. Saat ini tengah diverifikasi kelayakannya untuk menerima bantuan tersebut. Dengan rincian: 2.500 unit rumah akan memperoleh bantuan dari APBN dan 440 unit dari APBD Kaltara 2019.
“Peran masing-masing kabupaten dan kota sebagai tim teknis untuk melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan. Baik dalam melakukan pengawasan maupun monitoring pelaksanaannya,” kata Irianto, kemarin.
Adapun total anggaran yang dikucurkan untuk program bantuan rehab rumah sebesar Rp 50,350 miliar. Melalui APBN, program yang dinamai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dianggarkan Rp 43,75 miliar. Sedangkan dari APBD sesuai SK Gubernur Kaltara Nomor: 188.44/K.387/2019 tentang Lokasi dan Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi, dianggarkan bantuan sebesar Rp 6,6 miliar.
Gubernur mengatakan, rehab rumah untuk warga kurang mampu melalui program BSPS diberikan kepada masyarakat Kaltara sesuai kriteria yang telah ditentukan. “Saya minta pendataan dan verifikasi dilakukan dengan teliti dan terbuka. Juga jangan sampai salah sasaran. Yang menerima bantuan harus memang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Lanjutnya, pengawasan dan pendampingan juga perlu dilakukan. Dengan tujuan masyarakat yang menerima bisa memanfaatkan bantuan itu secara maksimal.
Untuk diketahui, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Rumah tidak layak yang akan direnovasi, lokasinya tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltara.
Gubernur mengatakan, khusus untuk bantuan rehab yang dari APBD. Dana tersebut diperoleh hasil efisiensi anggaran. Yaitu berasal dari pengurangan anggaran belanja pegawai, terutama perjalanan dinas pegawai dan honor kegiatan yang dipotong.
Program bantuan rumah merupakan upaya Pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan. “Masih banyak masyarakat kita yang kondisi rumahnya kurang layak. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan juga nantinya bisa membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,” ujarnya.
Bantuan rehab rumah sendiri sudah berlangsung sejak 2016. Saat itu, alokasi bantuan rehab rumah yang terealisasi melalui APBN sebesar Rp 28 miliar untuk 2.509 unit rumah. Sempat terjadi penurunan realisasi di 2017 sebesar Rp 22 miliar, pada 2018 alokasi rehab rumah di Kaltara melalui APBN kembali meningkat. Begitupun yang dari alokasi APBD, di 2017 realisasi rehab rumah sebesar Rp 4 miliar. Di 2018, Pemprov Kaltara mengalokasikan sebesar Rp 8,5 miliar lebih. Dengan rincian rehab rumah Rp 8,25 miliar dan bangun rumah baru sebanyak 10 unit sebesar Rp 300 juta.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan DPUPR-Perkim Kaltara Roswan menambahkan, dalam pelaksanaannya rumah yang direhab melalui APBN akan menerima bantuan senilai Rp 17,5 juta. Sementara, yang didanai APBD sebesar Rp 15 juta.
“Tergantung kondisi rumah. Jika rusak ringan, maka bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 10 juta. Namun, apabila kerusakan rumah masuk dalam kategori rusak berat, maka akan diberikan bantuan rehab sebesar Rp 15 juta,” ujarnya. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

