TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti temuan kesalahan prosedur administrasi oleh Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Dalam Negeri, Pemprov Kaltara melalui Biro Organisasi menggelar sosialisasi dan evaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas, Rabu (3/7).
Dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah, penting bagi setiap aparatur sipil negara di Kaltara untuk mengingat kembali dan melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara No. 28/2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.
“Sebagai ASN, kebijakan ini seharusnya sudah diterapkan dengan baik dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang optimal,” kata Sekprov saat membuka kegiatan tersebut.
Menurut Sekprov, SOP administrasi pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada saat ini, belum menggambarkan penerapan Pergub No. 28/2014. “Dari itu, perlu dilakukan evaluasi penerapan SOP administrasi pemerintahan. Saya juga melihat ada OPD yang belum menerapkan SOP yang sudah dibuat. Akibatnya pekerjaan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ungkapnya. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

