TANJUNG SELOR – Tahun ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga kurang mampu.
Data Juli 2019, sesuai laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, secara total Pemprov Kaltara akan menanggung sebanyak 37.480 warga kurang mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Laporan dari Dinas Kesehatan hingga saat ini sudah dibayarkan Rp 9,8 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan bagi 35.620 PBI di kabupaten/kota se-Kaltara,” ujar Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, kemarin.
Dijelaskan, alokasi APBD sebesar Rp 10 miliar disalurkan melalui pagu anggaran Dinas Kesehatan Kaltara digunakan untuk membayar premi sebesar Rp 23 ribu per bulan per orang. Alokasi ini, lanjutnya, merupakan bentuk konsistensi Pemprov Kaltaran memenuhi komitmen proporsi pembiayaan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat) 40 berbanding 60.
Dari total kebutuhan anggaran premi PBI JKN-KIS di Kaltara, 40 persen menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltara. Sementara, 60 persen lagi jatah pemerintah kabupaten/kota.
“Dari tanggung jawab Pemprov sebesar 40 persen atau 37.480 PBI daerah, sudah Pemprov bayarkan sebesar Rp 9,8 miliar untuk 35.620 PBI. Sehingga tinggal menyisakan sekitar 3,6 persen atau sebanyak 1.860 Warga dari proporsi Pemprov sebesar 40 persen,” bebernya.
Bagi pemegang KIS yang ditanggung oleh pemerintah provinsi akan memperoleh layanan di setiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan selaku penyelenggara JKN-KIS. Yaitu untuk kelas III.
“Tidak semua daerah menerima bantuan ini. Hanya 4 daerah yang menerima, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Tana Tidung dan Bulungan. Sementara Malinau, sudah di-cover oleh pemerintah daerahnya,” kata Gubernur.
Program Kaltara Sehat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional.
Kemudian, juga Pergub Kaltara No. 42/2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin. Dasar lainnya, amanat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Gubernur mengharapkan komitmen yang sama dapat direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kaltara. Hal ini penting guna mempertahankan status UHC (Universal Health Coverage) yang sudah disematkan untuk Kaltara sejak 2018.
Untuk diketahui, Oktober 2018 Kaltara telah mencapai status UHC dengan total cakupan PBI sebesar 98,37 persen atau sebanyak 635.401 jiwa telah terjamin layanan JKN-KIS atau yang di daerah disebut program Kaltara Sehat.
“Insya Allah komitmen kita bersama untuk mencapai status UHC 100 persen di 2019 dapat tercapai,” kata Gubernur. (humas)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

